Jabar dan Kemendagri Terbanyak Dilaporkan Kasus Pungli

SEJAK dibentuk pada 28 Oktober 2016, posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima 10.520 pengaduan dari masyarakat. Kasus pungli yang paling banyak dilaporkan terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

"Sejak dibentuk, satgas langsung membuka posko peng-aduan masyarakat selama 24 jam. Sampai 22 November 2016, total laporan sudah mencapai 10.520. Bahkan tiga hari pertama, laporan mencapai 2.000-an," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, kemarin (Selasa, 24/11)

Perinciannya, pengaduan via pesan singkat sebanyak 7.354 kasus, surat elektronik 1.241 kasus, telepon 743 kasus, aplikasi ponsel pintar 1.123 kasus, pengaduan langsung 7 kasus, dan via pos 52 kasus.

"Sebagian dari laporan tersebut telah direkomendasikan Pokja Satgas Saber Pungli kepada unit pemberantasan pungutan liar (UPP) kementerian/lembaga dan daerah untuk ditindaklanjuti," ujar Wiranto.

Berdasarkan pengaduan itu, sambung dia, tim satgas UPP pun telah melaksanakan beberapa kegiatan operasi penangkapan. Wiranto mengatakan ada beberapa hal kelengkapan pelaksanaan tugas yang sedang dipersiapkan tim Sekretariat Satgas Saber Pungli.

Kelengkapan tersebut seperti buku panduan atau SOP satgas, rencana aksi hingga 6 bulan ke depan, format laporan mingguan dan bulanan, serta kelengkapan administrasi untuk tenaga ahli.

Ketua Tim Satgas Saber Pungli Komjen Dwi Priyatno mengatakan, berdasarkan data sementara yang dapat dihimpun, Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi yang dilaporkan paling banyak melakukan pelanggaran.

"Namun, ini tentunya kita pilah-pilah dulu kebenarannya. Kemudian nanti kita kirimkan (informasi temuan) kepada kementerian atau provinsi yang diduga ada pungli," terang dia.

Saber Pungli di daerah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta gubernur seluruh Indonesia menyukseskan Satgas Saber Pungli di wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

"Diminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungli," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka Gubernur Seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Tjahjo, ada beberapa sektor yang harus diwaspadai sebagai area terjadinya pungli, seperti perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengusulkan untuk memperkuat sistem pengawasan di level pemerintah daerah dan lembaga kementerian yang saat ini dilakukan inspektorat.

KPK menginginkan pertanggungjawaban inspektorat ke depannya dilakukan secara berjenjang atau naik satu tingkat. Agus mengusulkan inspektorat kabupaten atau kota nantinya bertanggung jawab kepada gubernur, bukan lagi kepada bupati atau wali kota.

Begitu pula inspektorat provinsi, nantinya bertanggung jawab kepada mendagri, bukan ke gubernur. Untuk inspektorat jenderal di kementerian bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada menteri.

Oleh karena itu, sambung Agus, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden terkait dengan pengawasan inspektorat yang seharusnya dilakukan secara berjenjang. (MTVN/Nur/X-10)