Mendagri Minta Gubernur Sukseskan Saber Pungli di Daerah

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta gubernur seluruh Indonesia menyukseskan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di wilayah masing-masing sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2016.

"Diminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungli," kata Tjahjo, dalam rapat koordinasi dan dialog terbuka gubernur seluruh Indonesia, di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Menurut Tjahjo, ada beberapa sektor yang harus diwaspadai sebagai area terjadinya pungli, seperti perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa

Untuk perizinan, kata Tjahjo, fokus yang bisa dilakukan inspektorat dan lembaga terkait dalam menjalankan saber pungli di antaranya terkait penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor pehubungan darat, rekomendasi tindak sengketa tanah, dan penerbitan izin usaha.

"Khusus area hibah dan bansos fokusnya pada pencairan dan pemotongan dana bantuan sosial, kepegawaian soal mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan, serta pegawai tidak tetap," ungkap Tjahjo.

Kemudian di area pendidikan terkait pencairan dana BOS dan pemotongan uang makan guru. Area dana desa terkait pemotongan dan pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa. Area pelayanan publik fokus pada penyaluran raskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan kesehatan dan pendidikan, retribusi PKL, dan pelayanan SAMSAT.

"Terakhir area pengadaan barang dan jasa dengan fokus perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang," jelasnya. (MTVN/OL-3)