Jelang Rencana Demo 25 November dan 2 Desember, Brimob Siagakan 87 SSK

MESKI belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember,. Brimob Polri telah menyiagakan pasukan demi keamanan dalam negeri.

"Tetap siaga. Kemarin, Brimob 21 kompi, sekarang 50 kompi dari daerah," jelas Kakorbrimob Polri Irjen Murad Ismail di Mabes Polri, Kamis (24/11).

Murad menyebut, 50 satuan setingkat kompi (SSK) didatangkan dari 21 Polda di Indonesia.

Mereka, kata dia, bakal diperbantukan untuk mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut.

Dibeberkan Murad, personel Brimob itu bakal digunakan untuk mengawal pada dua rencana aksi demo yakni 25 November dan 2 Desember mendatang.

"Jadi jumlah anggota brimob yang akan mengamankan ibu kota yang di-BKO ke PMJ ada 87 SSK, terdiri dari 25 SSK Korbrimob (Mako Brimob), 12 SSK dari PMJ, dan 50 SSK seluruh 21 Polda itu," bebernya.

Tidak hanya pasukan, pihaknya pun menurunkan 36 unit kendaraan antianarkis yang bakal ditempatkan di sejumlah titik yang dianggap vital.

Tapi, Murad memastikan, saat pengawalan dan pengamanan unjuk rasa pihaknya tidak akan menggunakan senjata.

"Yang jelas menghadapi unjuk rasa semua kita enggak bersenjata. Kita pakai tameng saja," ucapnya.

Lebih lanjut, pasukan Brimob bakal dikomando oleh Asisten Kapolri. Dia menyebut, dirinya hanyalah koki yang bertugas menyiapkan pasukan sesuai yang dibutuhkan.

"Saya cuma menyiapkan pasukan. Saya koki yang menyiapkan pasukan Brimob untuk menghadapi setiap keamanan yang ada dalam negeri. Asops komandannya, masalah pengaturan, pembagian tugas di mana anggota saya, asops yang mengatur," jelasnya.

Seperti diketahui, santer dikabarkan bahwa akan digelar aksi unjuk rasa pada 25 November. Aksi itu disebut sebagai aksi makar. Sehingga kedaulatan NKRI terancam. Pihak Polri sempat menyebut, ancaman itu kian nyata. Meskipun Polri belum mau menyebut siapa yang bakal berbuat makar itu.

Sementara itu, pada 4 Desember mendatang, direncanakan ada aksi unjuk rasa berupa gelar sajadah sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat.

Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melalui Kapolda-Kapolda telah menyebarkan maklumat agar tidak menggunakan badan jalan lantara bakal menganggu ketertiban umum. (MTVN/OL-3)