Ketua MPR Minta Polri Diberi Waktu Usut Kasus Penistaan Agama

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama. Zulkifli meminta publik memberi kesempatan kepada Polri untuk bekerja.

"Sebagai ketua MPR, saya mengimbau kita berikan kesempatan kepada penegak hukum untuk meyelesaikan tugasnya," kata Zulkifli usai menghadiri Rakernas II MUI di Hotel Mercure Ancol, Rabu (23/11) malam.

Ia tidak melarang bila beberapa ormas agama Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tetap melakukan unjuk rasa pada 2 Desember. Namun, ia meminta agar massa lebih mengutamakan dialog ketimbang turun ke jalan.

"Saya dengar bahkan sebelum tanggal 2 (Desember) akan diserahkan pada kejaksaan. Itu kan kita apresiasi," ujar Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli pun mengimbau sejumlah tokoh dan pentolan aksi damai 2 Desember melakukan dialog dan memberikan komentar yang menyejukkan, bukan sebaliknya. Ketua MPR ini meminta sejumlah tokoh dan pentolan aksi mencontoh Presiden Joko Widodo.

"Komentar-komentarnya menyejukkan," kata Zulkifli.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berharap berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera dilimpahkan dan diproses kejaksaan.

Menurut Rizieq, melalui pelimpahan, kasus Ahok bisa segera masuk persidangan.

"Jangan sampai nanti di kejaksaan ada P15, P19, baru P21. Ini mengulur-ulur waktu," tegas Rizieq sebelum masuk ruangan penyidik Bareskrim di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Polisi terus berupaya merampungkan segera berkas perkara Ahok. Hingga kini, lebih dari 20 saksi telah dimintai keterangan. Ahok juga sudah diperiksa sebagai tersangka, Selasa (22/11). (MTVN/OL-3)