Soal Ketua DPR, Golkar Harus Menahan Diri

SITUASI politik saat ini yang sedang gaduh tidak tepat untuk melakukan langkah politik signifikan seperti pergantian Ketua DPR. Terlebih jika melihat sosok Setya Novanto, calon Ketua DPR yang ingin diajukan lagi oleh Golkar, yang sarat dengan kontroversi.

Jika keinginan Golkar itu dipaksakan, kewibawaan DPR sebagai lembaga negara berpotensi bakal makin merosot.

"Dalam situasi ketika pemerintahan ini diuji, mestinya harus bisa menahan diri dari tindakan-tindakan politik yang dianggap tidak di dalam koridor etika publik yang tepat," ujar Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia Yudi Latif, di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurutnya, pergantian Ketua DPR di tengah jalan itu memang dibolehkan secara aturan. Sayangnya, Novanto sempat mengundurkan diri dari Ketua DPR di detik akhir sebelum vonis kasus etik kasus 'papa minta saham' dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan DPR.

Yudi menambahkan, walaupun secara hukum dan etika Novanto lepas, memori publik mengingatnya sebagai hal yang sangat tidak etis. Jika Novanto kembali naik, lembaga DPR, yang saat ini sudah rendah tingkat kepercayaannya, akan makin kehilangan wibawanya.

"Ada seseuatu yang lebih besar yang harus kita selamatkan. Itu adalah wibawa lembaga negara. Kalau dengan cara (pergantian) seperti ini, DPR persepsinya babak belur di publik," cetus Yudi.

Di sisi lain, Koordinator DPP Partai Golkar Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai menyatakan, persoalan etika dan hukum yang terkait Novanto sudah rampung. Putusan MK dan ketiadaan vonis etik MKD menguatkan itu.

Karena persoalan yang membuatnya mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR itu sudah selesai, saatnya mengambalikan Novanto ke posisinya semula.

"Ini soal wibawa partai. Suka tidak suka, siapa yang jadi Ketum partai ini simbol dari partai," ujar Yorrys, seusai pertemuan antara Novanto dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan, di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (23/11) siang. (X-12)