Kalau Ahok Bersalah Katakan Bersalah, tapi Jangan Dikorbankan

PENGAMAT politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti berpendapat sikap terbaik yang perlu dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi rencana aksi damai pada 2 Desember ialah dengan tidak mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, Ikrar menilai, Jokowi pun jangan sampai memaksakan proses hukum terhadap Ahok hanya karena tekanan dari luar.

Ikrar menduga ada pihak yang memanfaatkan kesalahan Ahok untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi.

"Hukum harus diterapkan. Kalau memang Ahok bersalah katakan bersalah tapi jangan dia dikorbankan. Sebab, kalau dia dikorbankan, Jokowi sendiri yang akan kemudian dimakan kelompok itu juga," jelas Ikrar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (22/11).

Ikrar juga menilai, ketegasan Polri dan TNI menanggapi rencana aksi 2 Desember sebagai bentuk antisipasi. Aparat keamanan tidak mau negara dibuat semakin genting dengan tuntutan-tuntutan yang sebetulnya berisi muatan politis.

"Dalam kegentingan yang memaksa pasti akan ada kelompok yang mengambil keuntungan," jelasnya.

Secara blak-blakan Ikrar mengungkapkan, aksi 2 Desember yang menuntut Ahok untuk ditahan bertujuan memuluskan jalan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 sekaligus putra dari Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, menuju kursi DKI 1.

"Kalau (Ahok) tidak jadi kandidat (Pilkada DKI 2017) kan anaknya (SBY) bisa leluasa untuk mengalahkan Anies Baswedan," ungkap Ikrar. (MTVN/OL-3)