Menkeu Tegaskan Korupsi dan Ketamakan Staf Harus Diperangi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani tidak masalah dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jajarannya. Kementerian Keuangan, kata dia, berkomitmen untuk membasmi korupsi.

"Saya sangat menghargai langkah-langkah KPK, seperti yang kami sebutkan, bahwa penyakit korupsi dan ketamakan dari staf di Kemenkeu memang harus diperangi," kata Sri di Kompleks Istana, Selasa (22/11).

Menurut dia, pihaknya sejatinya sudah memberikan peringatan kepada jajarannya untuk memperbaiki diri. Bila tidak mau, Kemenkeu tidak akan berdiam diri.

Dia menekankan, Kemenkeu sudah banyak bekerja sama dengan KPK dalam menyeret pegawainya yang bermasalah. Inspektorat Jenderal Kemenkeu sudah banyak memberikan informasi kepada KPK.

"Jadi di dalam Kemenkeu ada unit-unit pengawasan yang bekerja dan kemudian untuk melakukan penindakan dilakukanlah bersama KPK," jelas dia.

Dengan tegas, Sri menyebut pelaku suap dan korupsi sebagai pengkhianat. Mereka dinilai layak ditindak keras.

"Kalau ada segelintir yang melakukan pengkhianatan, yang saya sebut tadi, kalau orang korupsi dan tamak tidak akan pernah ada batasnya. Dan merekalah yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik di internal, baik itu di Pajak, Bea Cukai, Kemenkeu. Orang-orang yang baik harus memerangi yang jelek ini," pungkas dia.

Tim Satgas KPK, Senin (21/11), dikabarkan menangkap tangan HS, pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak. Dia diduga ditangkap karena kepergok menerima suap dari seseorang untuk mengurangi pajak yang ditanggungnya.

Lembaga Antikorupsi belum membuka banyak soal pekara ini. Kasus itu baru akan dibeberkan dalam konferensi pers hari ini. (MTVN/OL-3)