Koalisi Jokowi Layak Dievaluasi

LOYALITAS koalisi pendukung pemerintah saat ini tampaknya perlu dievaluasi. Di sekitar peristiwa demostrasi 4 November lalu, safari politik Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk konsolidasi bangsa terkesan tidak didukung penuh oleh elite-elite parpol koalisi.

Peneliti Politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengemukakan hal itu dalam diskusi bertema Politik silaturahim dan kocok ulang koalisi: Akankah Gerindra merapat?' di Jakarta, kemarin.

"Ada dugaan dan sinyalemen bahwa parpol pendukung ikut memanfaatkan situasi politik yang sempat gaduh. Presiden sangat wajar mengoreksi dan mengevaluasi partai di kabinet," ujar Ari.

Sebaliknya, sikap 'gayung bersambut' yang ditunjukkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka kemungkinan merapatnya partai oposisi tersebut ke koalisi pemerintah.

Jika memang Jokowi menimbang peluang masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan, hal itu harus bertujuan untuk membangun koalisi yang stabil, loyal, dan efektif bagi pemerintahan.

Ari juga menyebut jumlah kursi yang mayoritas tidak menjamin efektivitas pemerintahan. "Ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana konsolidasi politik menjamin stabilitas dan efektivitas."

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menganalisis skenario perombakan komposisi kabinet yang paling mungkin ialah dikeluarkannya dua parpol, yakni PAN dan PPP. Peluang lebih tipis ada pada PKB.

"Momentum 4/11 ini menyadarkan Jokowi ada yang terlewatkan dalam mengelola politik: siapa kawan dan siapa yang hanya menumpang kekuasaan," ucap Ray.

Ketiga parpol berbasis massa Islam tersebut tidak sigap dalam menangkis isu dugaan penistaan agama oleh Basuki T Purnama, Gubernur nonaktif DKI, agar tak menggoyang Jokowi secara pribadi.

Pernyataan-pernyataan elite, terutama PAN dan PPP, malah mengipasi aksi demo. Misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mempersilakan pendemo 4/11 menginap di gedung MPR saat pemerintah melarang itu.

Jika Partai Gerindra masuk sebagai pengganti PPP dan PAN, jumlah kursi pendukung pemerintah di DPR hanya berkurang sedikit, dari 386 ke 371 kursi. "Masih aman," ucap Ray.

Peneliti politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Indef) Arif Susanto menyarankan Jokowi lebih memilih membentuk koalisi yang efektif ketimbang transaksional.

Apalagi, jika orang dalam koalisi tidak memedulikan persatuan bangsa secara umum. "Bhinneka Tunggal Ika terlalu mahal untuk ditukar dengan kekuasaan," cetus Arif.

Perkuat dukungan
Kemarin, Ketua Umum Golkar Setya Novanto menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Politikus Golkar Nusron Wahid mengungkapkan pertemuan kedua elite politik itu untuk menguatkan dukungan parlemen kepada pemerintah.

Nusron mengatakan situasi politik belakangan semakin memanas. Ia melihat ada potensi gangguan kelompok tertentu yang bertujuan mengguncang kebinekaan. Untuk itu, diperlukan suatu langkah politik demi meredam ketegangan.

"Yang bisa kita lakukan ialah dengan melakukan konsolidasi demokrasi, konsolidasi parpol, penguatan demokratisasi, penguatan parlemen," ujar Nusron seusai mendampingi Setya Novanto, di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.(Jay/P-1)