Masyarakat Diminta tidak Berunjuk Rasa di Jalan

KEPALA Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan meminta masyarakat tidak lagi berunjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurutnya, kini, Ahok sudah menjadi tersangka dan kasusnya tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri agar bisa disidangkan.

"Jadi masyarakat tidak usah turun ke jalan pada 25 November dan 2 Desember. Beberapa elemen ormas Islam, baik MUI dan NU, sudah mengapresiasi langkah Polri. Mereka juga menyampaikan tidak ada lagi umat Islam yang turun ke jalan," kata Iriawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (19/11) usai memimpin Apel Kebhinekaan Cinta Damai.

Apel itu dihadiri Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana, Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono, para tokoh agama, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya. Sementara peserta apel secara keseluruhan mencapai 1.200 orang.

Iriawan, pun meminta masyarakat agar menyerahkan proses hukum Ahok kepada Polri. Masyarakat diminta untuk mengawal proses hukum tersebut.

Tapi, jika tetap ada yang memaksa untuk berdemonstrasi dan bahkan dilakukan di jalan, pihak kepolisian tidak akan memberikan izin karena dikhawatirkan aktivitas masyarakat akan terganggu.

"Kita tentu akan melarang unjuk rasa di jalan, karena ada Undang-Undang (UU) 9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Jalan raya itu, untuk kepentingan umum. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi kalau di jalan raya, tentu tidak boleh," imbuhnya.

Namun, ia mempersilakan, jika unjuk rasa dilakukan di tempat yang memang sudah diatur dalam UU.

"Boleh unjuk rasa, tetapi kalau di jalan raya kan banyak yang bekerja, beraktivitas, ada yang sakit, kan ada tempat yang lain, itu dipersilakan," katanya.

Terkait Apel Kebhinekaan Cinta Damai, Iriawan menerangkan bahwa itu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan dapat mempersatukan NKRI. Ada pula deklarasi penandatanganan deklarasi kebhinekaan yang dilakukan oleh peserta apel.

"Tema yang diangkat dalam apel ini terkait hikmah Hari Pahlawan ke-71 agar kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, guna mewujudkan NKRI yang kokoh," ujar Iriawan.

Menurut jenderal bintang dua itu, tema yang diangkat dalam apel ini tepat dan relevan serta diharapkan tidak sekadar dijadikan slogan, juga harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, senada dengan Iriawan, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana juga meminta agar masyarakat tetap bersatu dan menjaga keutuhan NKRI.

Bersama Polri, TNI akan bahu-membahu menjaga ketertiban dan keamanan Indonesia, termasuk mengamankan unjuk rasa 25 November atau 2 Desember mendatang.

"Jangan sampai ada yang mengganggu NKRI," tegas Teddy. (OL-3)