Demo 2 Desember akan Ditindak Tegas Jika Ganggu Kepentingan Umum

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian meminta pengunjuk rasa menjaga ketertiban apabila tetap menggelar aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang.

Dia menegaskan polisi akan menindak tegas apabila pengunjuk rasa mengganggu kepentingan publik, apalagi sampai berbuat anarkis.

Rencana aksi unjuk rasa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mendapat respon serius dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Di sela acara kunjungan bakti sosial di Kabupaten Sidoarjo, Kapolri mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak melakukan aksi yang mengganggu ketertiban umum.

Sebab, menurut informasi, para pengunjuk rasa pada 2 Desember mendatang berencana melakukan salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga Bundaran HI.

Kegiatan salat Jumat di sepanjang jalan itu secara tegas dilarang polisi karena jelas akan mengganggu kepentingan publik.

Apabila pengunjuk rasa akan melakukan salat Jumat, Kapolri mengimbau agar dilakukan di masjid-masjid yang ada di Jakarta. Melakukan salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga Bundaran HI dinilai melanggar undang-undang karena mengganggu kepentingan masyarakat umum.

"Saya juga muslim, kira-kira kalau menurut undang-undang itu tidak boleh karena itu mengganggu kepentingan publik, itu kan jalan protokol. Ada masjid Istiqlal, ada banyak masjid di Jakarta," kata Kapolri.

Kapolri mengatakan akan menindak tegas pengunjuk rasa apabila nekat melaksanakan ibadah salat Jumat di jalan.

Apabila aksi yang ada kaitannya dengan Ahok ini diwarnai aksi tutup jalan, maka Kapolri menilai bahwa aksi itu sudah disusupi kepentingan politik.

Terkait soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, Kapolri meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya pada penyidik Polri. Sebab penyidikan kasus ini terus berjalan. Dan, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, dia akan diperiksa pada Selasa (22/11). (OL-3)