Polri Sarankan Masyarakat tidak Demo Susulan

RENCANA demonstrasu susulan pada 25 November masih santer. Pihak Polri mengingatkan agar masyarakat yang bakal turut demo lebih baik mengawal kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.

"Kalau dikaitkan unjuk rasa yang kemarin pada 4 November temanya, proses Ahok. Sekarang sudah diproses hukum dan sedang berjalan dan kita buat secepatanya. Jadi kalau ada niat unjuk rasa lagi, sesungguhnya sudah tidak relevan," jelas Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/11).

Pihaknya menyarankan, agar masyarakat tidak perlu untuk kembali berunjuk rasa. Lebih elok, kata dia, masyarakat mengawal kasus dugaan penodaan agama hingga berkas bisa dikirim ke Kejaksaan.

"Itu lebih baik dan lebih fokus dari pada kita unjuk rasa enggak jelas," ucapnya.

Pihaknya tidak memungkiri, bahwa unjuk rasa memang diperbolehkan dalam undang-undang. Tapi, ditegaskan Rikwanto, lebih baik masyarakat mengawal kasus tersebut.

"Kembali kita tegaskan, Polri hormati hak asasi manusia, menghormati demokrasi. Ada undang-undang yang membolehkan, tapi unjuk rasa tidak boleh anarkis dan tidak boleh merusak, tidak boleh aniaya dan tidak boleh dzalim," ujarnya. (MTVN/OL-3)