Ini Alasan GNPF MUI Minta Ahok Ditahan

GERAKAN Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) meminta tersangka kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ditahan. GNPF MUI memiliki sejumlah alasan agar Ahok ditahan.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai pasal 165a KUHP. Selama ini, tersangka yang terkait Pasal 165a KUHP, langsung ditahan.

"Seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq, sehingga tidak ditahannya Ahok sebagai tersangka terkait pasal 165a adalah ketidakadilan dan menjadi preseden buruk penegakkan hukum," kata Panglima GNPF MUI Munarman di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11).

Munarman menilai, meski ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal ke luar negeri, Ahok masih berpotensi kabur. Munarman pun khawatir Ahok menghilangkan barang bukti yang belum disita polisi.

Sebab, kata dia, barang bukti berupa video pernyataan dugaan penistaan agama dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok sebagai gubernur nonaktif punya kemungkinan untuk meminta pihak berwenang menghapus video itu.

Selain itu, Ahok pun dinilai berpotensi mengulangi perbuatannya. Munarman mengacu, pada sikap arogan yang diperlihatkan Ahok selama ini.

"Seperti yang diperlihatkannya setelah ditetapkan sebagai tersangka di ABC News bahwa peserta aksi bela Islam 4 November dibayar Rp500 ribu per orang," jelas Munarman.

Munarman juga mengingatkan, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah berdampak luas, baik nasional maupun internasional. Pelanggaran hukum ini telah menyebabkan banyak korban luka.

"Dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia," tegas Munarman.

GNPF MUI berencana menggelar aksi tahap III pada 2 Desember. Mereka meminta Ahok ditahan. Aksi ini akan berpusat di Jalan Sudirman hingga MH Thamrin.

"Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri," kata Munarman. (MTVN/OL-3)