Presiden Minta Warga tidak Tekan Polri

PRESIDEN Joko Widodo meminta publik menghormati Polri dalam menegakan hukum. Dia tidak ingin ada yang mengganggu dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita semuanya harus hormati proses hukum yang sedang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan," kata Jokowi usai menghadiri Fruit Indonesia 2016, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menekankan tidak ada pihak yang boleh mengintervensi Korps Bhayangkara. Dia ingin jajaran Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa bekerja sesuai aturan hukum yang ada.

"Kita harus hormati apa yang sudah dilakukan oleh Polri. Itu saja," pungkas Jokowi.

Rabu (16/11), Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok disangkakan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik mengambil kesimpulan setelah gelar perkara, Selasa (15/11). Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono mengatakan, ada perbedaan pendapat sangat tajam di kalangan ahli terkait ada tindaknya unsur niat menistakan agama oleh Ahok.

Selisih paham di kalangan ahli menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di tim penyidik yang jumlahnya sebanyak 27 orang. Setelah diskusi dicapai kesepakatan, meski tidak bulat, yang menyatakan perkara harus diselesaikan di peradilan terbuka.

Proses hukum kasus ini, sebagai konsekuensinya, dilanjutkan ke penyidikan. Bareskrim pun mencegah Ahok keluar negeri. Sementara itu, sebagian pihak menginginkan Ahok segera ditahan bukan cuma dicegah. (MTVN/OL-3)