Semua Potensi Pemecah NKRI Harus Diredam

SITUASI politik nasional yang memanas harus disikapi dengan bijak. Pasalnya, potensi perpecahan dan intoleransi terus menguat akibat polemik kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak kunjung usai.

Para pemuka agama dan petinggi partai politik harus menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Hal itu mengemuka dalam Bincang Kebangsaaan: 'Indonesia Tanah Air Kita' di Tartine Cafe, Sudirman, Jakarta, Senin (14/11).

Hadir dalam diskusi tersebut, pengamat ekonomi politik Faisal Basri, politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, musikus Tompi, dan aktris Ine Febriyanti.

"Kita sudah sepakat apa pun perbedaan yang muncul, kita secara demokratis. Upaya untuk mengganti simbol negara lewat cara yang tidak demokratis harus dihindari. Potensi perpecahan harus diredam," ujar Faisal.

Faisal menyoroti hadirnya politisi dalam unjuk rasa 4 November yang digelar sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam. Ia menduga ada aktor-aktor politik yang menunggangi aksi dengan agenda menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Niatnya bukan untuk demo, tapi yang lebih jauh dari itu: pergantian kekuasaan nondemokratik lewat proses yang tidak normal. Ingat, kedamaian tak datang otomatis, harus dipupuk. Kita harus bertanggung jawab pada pilihan yang kita buat," ujar Faisal mewanti-wanti ekses dari upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Tompi menambahkan, peran para ulama penting dalam menyejukkan situasi politik yang panas. Para ulama harus berperan menenangkan umat dan tidak memaksakan kehendak mereka demi tujuan-tujuan politik.

"Saya harap para ulama bisa duduk bersama-sama tanpa memaksakan kehendak. Berikan kejelasan, supaya umat yang pemahaman agamanya setengah-setengah ini tidak jadi bingung," ujar dia.

Ia pun berharap Presiden Jokowi merangkul kelompok pemimpin agama yang berbeda pandangan.

"Duduk bareng-bareng dan berdiskusi. Saya yakin pemikiran mereka enggak sesempit yang kita bayangkan. Pasti ada jalan tengahnya," cetus dia.

Senada, Budiman Sudjatmiko mengingatkan agar para pemimpin bangsa, baik itu di lembaga formal maupun nonformal, berkontribusi terhadap upaya menjaga perdamaian. Ambisi untuk meraih kekuasaan tidak sepatutnya mengorbankan keutuhan bangsa.

"Jangan membuat dendam politik berlarut-larut, mengorbankan keutuhan negara demi ambisi kekuasan. Harus berperan menjadi pilar penyelanggara negara. Jika itu diabaikan, maka menurut saya, mereka akan berhadapan dengan proses hukum," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, Presiden Jokowi dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam pemilu yang demokratis. Rakyat tidak akan diam saja jika ada pihak-pihak yang berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah. (OL-4)