Kebhinekaan tidak Bisa Ditawar

BUKAN tanpa maksud apabila Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan sudah menjadi tugasnya untuk memastikan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi Pancasila di Bumi Pertiwi. Pasalnya, Jokowi tidak ingin kemajemukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, hingga agama ini tercerai berai karena terkikis provokasi, adu domba, dan fitnah di antara sesama warga negara.

Hal itu dikemukakan Jokowi di depan peserta Munas Alim Ulama dan Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (MInggu, 13/11).

"Saya sebagai Presiden dan Kepala Negara ingin agar prinsip dan nilai Pancasila tetap utuh. Sejarah Indonesia sejak zaman Sriwijaya, Majapahit hingga Kerajaan Samudra Pasai membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak lama. Pancasila menjamin kebebasan warga menyampaikan aspirasi maupun pendapat," kata Jokowi.

Sebelumnya, pekan lalu, dalam kunjungannya ke kesatuan elite TNI/Polri, Pengurus Besar NU, PP Muhammadiyah, dan di depan para ulama Jokowi berkali-kali menyinggung agar seluruh rakyat Indonesia merawat keberagaman dalam bingkai NKRI dan Pancasila.

"Seluruh elemen bangsa mesti menjaga dan mengamalkan Pancasila. Pancasila bukan sekadar nilai tetapi ideologi dan alat pemersatu. Karena Pancasila menjamin kebhinekaan dan ke majemukan. Kita punya Pancasila, ideologi kita, kekuatan sebagai alat pemersatu," ujar Presiden.

Ketua Umum PPP Rommahurmuziy mendukung pernyataan Presiden. Rommahurmuziy yang akrab disapa Romi mengajak umat Islam di Tanah Air mengedepankan keutuhan NKRI dan kedamaian antarumat beragama.

Romi mengatakan Islam yang gandrung kedamaian harus dipantulkan oleh umatnya untuk meredam berbagai potensi kekerasan yang mengancam kerukunan antarumat akhir-akhir ini.

"Dalam memelihara perdamaian kita hendaknya menjadikan Islam di Indonesia sebagai kekuatan yang merukun kan dan menyatukan, bukan sebagai sumber perpecahan," ungkap Romi.

Nafsu sesaat
Segala bentuk kontestasi demokrasi, menurut Romi, hanya patut menjadi pelajaran, jangan menjadi tuntunan semacam ajaran agama. Indonesia harus belajar dari negara lain yang penduduknya dominan beragama Islam tetapi selalu dirundung kekerasan karena perbedaan politik maupun paham.

Menurut Romi, sudah 71 tahun Indonesia yang penduduknya sebagian besar beragama Islam hidup di alam demokrasi. Ini prestasi yang harus dijaga dan tidak ada lagi alasan menyangsikan ideologi negara selain Pancasila. "Semestinya menjadi contoh sukses bagaimana kompatibilitas Islam dan demokrasi."

Anggota Komisi III DPR H Ahmad M Ali mengibaratkan persaudaraan dan keutuhan bangsa di dalam bingkai NKRI sedang menghadapi ujian berat saat ini. "Ada upaya pihak-pihak tertentu untuk meruntuhkan kedaulatan negara. Sudah lama muncul gerakan yang dibangun pihak tertentu untuk menjadikan negara ini menganut sistem khilafah."

Ketua DPW Partai NasDem Sulteng ini berharap polemik dugaan penistaan agama tidak merembet ke daerah lain. "Apa yang terjadi di Jakarta biar ditangani di Jakarta, jangan dibawa ke daerah."

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi tidak kalah prihatin menyikapi situasi politik akhir-akhir ini yang mengancam ke-Indonesiaan.

"Saya tidak bosan mengingatkan seluruh rakyat untuk selalu menyuarakan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia sebagai sumber kekuatan NKRI. Jangan sampai persatuan bangsa terancam karena nafsu politik sesaat," tandas Budi.(Cah/Deo/Ant/X-3)