Antisipasi Aksi Penolakan Kampanye

BAWASLU DKI Jakarta menolak keras tindakan sekelompok orang yang meng­halang-halangi kegiatan kampanye pasangan Ahok-Djarot. Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah antisipasi agar itu tidak terulang kembali.

“Kita sudah berkoordinasi dengan KPU DKI. Akan kita pertemukan beberapa stakeholder pemilu, pasangan calon, dan tim kampanye agar ada statement atau imbauan bersama bahwa (aksi penolakan) itu tidak boleh terjadi lagi,” terang Mimah seusai acara diskusi di Jakarta, kemarin.

Saat ditanya titik rawan aksi penolakan kampanye, Mimah menyampaikan itu merupakan ranah Polda Metro Jaya. “Kalau keamanan biar Polda Metro Jaya yang evaluasi. Mereka punya SOP sendiri. Kami hanya memastikan bahwa kegiatan kampanye itu sudah sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ketua KPU DKI Sumarno membenarkan akan ada pertemuan stakeholder terkait, pasangan calon, dan tim pasangan calon untuk mengantisipasi terulangnya aksi penolakan kampanye. “Pekan depan (digelar). Untuk antisipasi agar penolakan kampanye tidak terjadi,” kata dia.

Ia prihatin dengan dinamika kampanye beberapa waktu belakangan ini. Sumarno menekankan pasangan calon yang telah ditetapkan KPU berhak berkampanye di semua wilayah DKI Jakarta, kecuali tempat yang dilarang seperti sarana ibadah dan pendidikan.

“Baru kali ini terjadi, pas Pilkada 2007 itu (aksi penolakan kampanye) tidak ada. Pilkada 2012 juga tidak terjadi. Pilkada 2017 ini ternyata terjadi penolakan. Harusnya itu tidak terjadi,” tandasnya.

Juru bicara Tim Pemenang­an Ahok-Djarot, Jerry Sambuaga, menyebut ada oknum yang terancam dengan tingkat elektabilitas dan akseptabilitas pasangan calon nomor urut dua. Namun, ia tidak membeberkan siapa oknum yang terancam itu.

“Saya pikir ada oknum mungkin terancam oleh elektabilitas dan aksepta­bilitas Ahok-Djarot. Mereka bukan warga setempat, rela datang jauh-jauh, lalu melakukan aksi penolakan,” kata Jerry.

Debat publik
Terkait dengan debat publik bagi kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017, Sumarno mengatakan pihaknya tengah merumuskan formulasi agar acara itu berlangsung menarik. “Kami sedang merumuskan formulasi (debat publik) yang menarik,” jelas dia.

KPU DKI akan melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para ahli untuk merumuskan format debat publik yang baik. Menurut Sumarno, debat publik akan digelar tiga kali, yakni Desember 2016, Januari 2017, dan awal Februari 2017.

Ia menyebut KPU DKI telah mengantongi tema apa yang akan diangkat dalam debat publik nantinya. Namun, sambung dia, tema itu masih akan dielaborasi kembali dan diharapkan nantinya mampu mengungkap persoalan yang terjadi di Ibu Kota.

“Akan kami elaborasi lebih detail lagi (tema debat publik) yang mampu mengungkap persoalan Ibu Kota. Kita berharap setiap calon akan kelihatan visi-misi dan program mereka tentang persoalan Ibu Kota,” tandasnya.

Debat publik bisa digelar sepanjang masa kampanye sejak 28 Oktober -11 Februari 2017. (P-5)

aivanni@mediaindonesia.com