Presiden Ingatkan Soal Kemajemukan

Arif Hulwan
12/11/2016 23:43
Presiden Ingatkan Soal Kemajemukan
(ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/)

RANGKAIAN konsolidasi Presiden Jokowi ke berbagai kelompok masyarakat, tokoh agama, dan lembaga negara merupakan upaya untuk mengingatkan Indonesia soal keragaman dan Pancasila. Hal itu cenderung dilupakan sebagian masyarakat belakangan ini. Kesejukan terus dikampanyekan.

"Untuk memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan gambaran, betapa negara kita ini adalah majemuk dan beragam. Jadi kalau saling menghormati, saling menghargai, yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang minoritas menghargai, menghormati yang mayoritas, saling menghargai, (maka) pesan itu yang ingin kita sampaikan," kata Presiden Jokowi, di Jakarta, Sabtu (12/11).

Hal itu dikatakannya seusai menghadiri Silaturahim Nasional Ulama Rakyat bertajuk "Doa untuk Keselamatan Bangsa", yang digelar oleh PKB, di Ancol.

Gelaran itu dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Menristek Dikti Muhammad Nasir, Menpora Imam Nahrowi, Menaker Hanif Dakhiri, serta jajaran F-PKB DPR.

Jokowi melanjutkan, safari politik ke berbagai pihak pascademonstrasi 4 November ini bukan untuk mencegah terjadinya demo sejenis yang kabarnya digelar pada 25 November.

"Enggak ada. Kita harapkan sudah tidak ada demo lagi. Menghabiskan energi," cetus dia.

Dalam pidatonya di depan ratusan peserta Silatnas, Presiden mengaku tetap menghargai unjuk rasa 4 November sebagai hak konstitusional. Ada aturan-aturan yang tetap harus ditaati. Ia meminta perbedaan pandangan itu tidak sampai memecah belah masyarakat.

Jokowi mencontohkannya lewat dinamika media sosial. Ia menyesalkan hiruk-pikuk hujatan, fitnah, dan provokasi, di dunia maya, sekitar sebulan ini. Ini akan makin berbahaya jika dikaitkan dengan keragaman di Indonesia, baik dalam hal suku, agama, dan ras. Karenanya, ia meminta semua pihak kembali ke Pancasila sebagai pemersatu.

"Kita tidak mau rusak karena infiltrasi dari luar yang masuk, mengubah jadi bangsa yang menghujat, mengejek, fitnah, provokasi. Bangsa kita harusnya berbudi pekerti, sopan santun, akhlakul karimah yang baik," ucap Jokowi.

Khusus soal kasus Basuki T Purnama, petahana di Pilkada DKI, Presiden kembali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum. Sebelum demo 4 november, akunya, proses hukum itu sebenarnya sudah jalan lewat pemanggilan saksi-saksi dan saksi ahli.

"Tapi proses perlu waktu. Kok enggak pada sabaran. Tapi itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa. Aturannya sudah ada," ujar dia, disambut tepuk tangan peserta Silatnas.

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak masyarakat untuk merapatkan barisan menebar ketenangan, mengawal Pemerintahan, alih-alih memprovokasi dan memfitnah. Ini tidak lepas dari ujian yang sedang dialami Indonesia, yakni, ujian dari luar berupa instabilitas ekonomi dunia, dan ujian dari dalam berupa gejolak sosial.

"Mohon para kyai, ulama menenangkan masyarakat, tentramkan masyarakat, jaga umat, supaya benar-benar dalam rel yang digariskan para kyai, ulama ahlussunah waljama'ah," ujar dia.

Cak Imin pun mengakui tugas berat yang diemban Presiden di tengah gejolak ini. PKB, akunya, akan terus mengawal Pemerintah dan Presiden sebagai "pemimpin tertinggi" lewat demokrasi yang santun.

"Bukan demorkasi yang saling menghujat dan menyalahkan. Yang dihujat Ahok, Jokowi diikutkan. Enggak ada hubungannya! Kita harus tetap jadi bangsa santun," cetus dia. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya