Merasa Jadi Kambing Hitam, HMI Mengadu ke DPR

SEJUMLAH aktivis yang tergabung dalam Aksi Kesatuan Aksi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemui pimpinan DPR Fadli Zon. Mereka melaporkan atas penangkapan 5 anggota HMI oleh Polda Metro Jaya lantaran diduga sebagai provokator ricuhnya aksi unjuk rasa Bela Islam II pada Jumat (4/11) lalu.

Tim pengacara aktivis Keluarga Besar HMI Syukur Mandar mengatakan, penangkapan terhadap 5 kader HMI merupakan bukti nyata bahwa pemerintah menjadikan HMI sebagai kambing hitam serta mencari bagian dari upaya mencari aktor politik.

"Seperti yang diimajinasikan Presiden Jokowi (Joko Widodo) terhadap adanya insiden kericuhan pada aksi damai Bela Islam 4 November," kata Syukur, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Syukur juga mengatakan, tuduhan HMI sebagai penyebab terjadinya insiden pada akhir demonstrasi tersebut merupakan tuduhan yang keji dan tidak berdasar. Dia berpendapat tuduhan hanya sebagai bentuk pengalihan isu dan penggembosan terhadap gerakan bela Islam yang menuntut calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena telah menistakan Alquran.

"Penangkapan terhadap kader HMI adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa, dan merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Jokowi antikritik dan antidemokrasi," tambah Syukur.

Di tempat yang sama, Koordinator Keluarga Besar HMI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pertemuan yang dilakukan dengan pimpinan DPR sebagai lanjutan bahwa aksi Bela Islam masih terus berlanjut.

Dia juga menyerukan kepada seluruh kader HMI seluruh Indonesia untuk tetap melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi aktivis HMI dan mendukung gerakan Bela Islam.

"Tugas dan fungsi adalah untuk mencermati dan mengawal dan mengantisipasi politik hukum dan keamanan dengan dinamika khususnya aksi bela Islam 4 November," ujar Doli.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berjanji akan meneruskan laporan Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI ke Komisi III DPR yang membawahi masalah hukum.

"Pernyataan sikap HMI akan saya teruskan dengan mekanisme yang ada baik melalui instansi terkait dan menjadi pembahasan di Komisi III," ujar Fadli.

Politikus Gerindra ini juga sependapat, bahwa penetapan tersangka kepada aktivis HMI sebagai dalang provokasi ricuhnya aksi damai 4 November lalu terlalu terburu-buru. Seharusnya kepolisian dapat terlebih dahulu mengklarifikasi kepada HMI, bukan malah menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka.

"Ini memang terburu-buru menjadikan tersangka dan juga menahan mereka yang diduga dalang yang memprovokasi," kata Fadli. (MTVN/OL-4)