Kemenkominfo Gandeng Dewan Pers untuk Pantau Media Daring Selama Pilkada Serentak

TULISAN provokatif selama proses Pilkada Serentak 2017 seperti sulit dibendung, terutama di dunia maya. Kabar-kabar tersebut beredar, baik dalam akun media sosial maupun media daring yang secara mendadak muncul menjelang Pilkada.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan Kemenkominfo sudah berupaya menjalankan fungsinya dalam mengawasi konten-konten yang beredar di dunia maya. Namun, pengawasan sulit dilakukan.

"Nah, selama ini, Kemenkominfo menjalankan fungsinya, perannya sebagai pengawas dari konten yang ada. Memang tidak semudah mengawasi konten di penyiaran karena sangat dinamis terutama di media sosial," ujar Rudiantara usai menghadiri Anugerah KPI 2016 di Gedung Transmedia, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (10/11) malam.

Untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih sehat, dan jauh dari provokatif lewat media daring, Kemenkominfo menggandeng Dewan Pers. Rudi menyebut, tulisan dalam media daring termasuk karya jurnalistik.

"Memang tidak semudah mengawasi konten di penyiaran karena sangat dinamis terutama di media sosial. Media daring kami konsultasi pada Dewan Pers karena media daring sebagian tunduk pada Undang-Undang tentang Pers," papar dia.

Kemenkominfo, kata dia, tidak main-main. Jika ditemukan pelanggaran konten di media daring akan dilaporkan.

Bila pelanggaran bersifat pidana akan dilaporkan ke kepolisian, sedangkan pelanggaran administratif akan dilaporkan ke KPU.

"Tentunya bagi kami melakukan pemblokiran, pemfilteran, tetapi juga melakukan normalisasi, apabila di-block kemudian sudah di-take down konten-konten yang bertentangan dengan aturan itu bisa dinormalisasi," jelas Rudiantara. (MTVN/OL-3)