Presiden Mengapresiasi Peran Muhammadiyah

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi peran PP Muhammadiyah yang ikut memberikan kesejukan dan mendinginkan suasana menjelang aksi unjuk rasa Bela Islam II, Jumat (4/11) lalu sehingga aksi massa relatif berjalan damai dari siang hingga petang.

"Kita memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan dengan tertib dan damai," ujarnya usai bertemu pimpinan PP Muhammadyah di Pusat Dakwah Muhammadyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Kunjungan Jokowi ke PP Muhammadiyah kali ini masih dalam rangka konsolidasi dengan sejumlah ormas Islam pascademo 4 November. Dalam kunjungan itu, dia didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi ditemui Ketua Umum PP Muhammadyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Presiden tak berkomentar banyak ketika ditanya terkait anggapan yang menyatakan pemerintah lamban membangun komunikasi dengan ormas Islam. Namun demikian, Jokowi mengatakan, masukan semua pihak dalam upaya menjaga situasi tetap kondusif akan diperhatikan pemerintah.

"Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik akan kita perbaiki. Yang belum bagus akan kita benahi. Saya kira saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan yang penuh dengan kekurangan," ujarnya.

Selain terkait situasi pascademonstrasi 4 November, Jokowi mengatakan, ia dan pimpinan Muhammadyah juga membahas ekonomi kerakyatan dan politik Islam.

"Tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini (politik Islam) bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah. Sehingga bisa memberikan ruang dan saluran-saluran politik bagi umat Islam dan bisa dikembangkan dengan baik," ujarnya.

Haedar Nasir mengatakan, Muhammadyah mengapresiasi komitmen Jokowi untuk memproses hukum Ahok dengan cepat dan transparan. Ia pun meminta publik dan aparat penegak tidak berspekulasi dan memunculkan tafsir-tafsir baru atau spekulasi terkait kasus tersebut.

"Semua pihak mohon tidak mengembangkan kembali spekulasi-spekulasi yang bisa menimbulkan reaksi baru. Kami harap polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa menimbulkan keraguan atau eskalasi baru. Ikuti garis yang ditentukan Presiden," ujarnya.

Namun demikian, Haedar juga meminta publik tetap mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. "Kami mengajak umat Islam mengembangkan suasana damai dan mengawal proses hukum ini dengan demokratis, konstitusional, dan bermartabat," imbuhnya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan pemerintah lamban menjalin komunikasi ormas Islam dan para ulama. Pasalnya, dua pekan sebelum aksi, Presiden telah mengundang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berdialog.

"Dua minggu sebelumnya kan Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah, semua kan diundang. Jadi sebenarnya ini (aksi unjuk rasa) situasi yang memang kita sudah tahu," ujarnya. OL-2