Dalang Kericuhan Ditelusuri

POLISI terus mendalami dugaan adanya dalang di balik aksi damai yang berujung ricuh pada 4 November lalu. Saat ini polisi aktif mengumpulkan alat bukti untuk melihat siapa yang menjadi dalang kericuhan, termasuk indikasi adanya aktor poltik di dalamnya.

"Tentunya tidak instan. Penyidik mengumpulkan alat bukti, benang merah kejadian tersebut. Minimal ada dua alat bukti yang cukup. Jadi kami pilah-pilah kemudian mengerucut ke seseorang, kami akan tindak tegas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono di Jakarta, kemarin (Minggu, 6/11).

Presiden Joko Widodo saat memberikan ketenganan resmi pada Jumat (4/11), tengah malam, menyatakan ada aktor politik yang memanfaatkan aksi demo tersebut untuk kepentingan politik tertentu.

Penegasan serupa kembali diulangi Presiden ketika menggelar video conference di Istana Bogor dengan WNI yang berkumpul di Olympic Arena Sydney, Australia, kemarin.

Menurut Presiden, konstitusi memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dengan cara berdemonstrasi. Namun, demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang tertib dan damai.

"Kalau sudah masuk pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," tandasnya.

Ia berharap kerusuhan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan menekankan setiap demonstrasi harus berlangsung damai dan tertib. "Kita ingin Indonesia terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus berusaha kita laksanakan."

Langkah hukum
Politikus Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap elite politik berupaya untuk menciptakan suasana yang sejuk. Bila ada persoalan yang perlu diselesaikan, selesaikanlah secara hukum.

"Pernyataan Presiden mengenai aktor politik yang memanfaatkan aksi demo, tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik. Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden. Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapa pun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi. Jadi, baik SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," tutur Bambang.

Menurutnya, kebingungan masyarakat itu dimulai melihat langkah politik Jokowi yang menemui mantan pesaingnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, Senin (31/10).

Entah ada kaitannya atau tidak, lanjut Bambang, SBY tiba-tiba menemui Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (1/11).

Keesokan harinya, Rabu (2/11), SBY menggelar konferensi pers di Cikeas. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyinggung soal informasi intelijen soal rencana unjuk rasa 4 November digerakkan atau didanai pihak tertentu. Pada kesempatan itu, SBY bahkan menyatakan informasi itu sebagai fitnah.

"Masyarakat bingung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," kata Bambang.(Mal/Pol/P-3)