Jokowi dan SBY Sebaiknya Tempuh Langkah Hukum

ALIH-ALIH melempar pernyataan yang memicu kebingungan publik, Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono disarankan mengambil jalur hukum untuk menyeret pihak-pihak yang diduga memprovokasi ataupun menyebarkan fitnah.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo terkait pidato Jokowi, di Istana, Sabtu (5/11) dini hari, yang menyebut adanya aktor politik yang menunggangi demo ricuh 4 November, serta pidato SBY, di Cikes, Bogor, pada Rabu (2/11), yang membantah kontribusi pendanaan bagi aksi demo 4 November.

"Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik. Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden. Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yg diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," tutur Bambang, pada Minggu (6/11).

Menurutnya, kebingungan masyarakat itu dimulai lewat langkah politik Jokowi yang menemui mantan pesaingnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, Senin (31/10).

Entah ada kaitannya atau tidak, lanjut Bambang, SBY tiba-tiba menemui Menkopolhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (1/11).

Keesokan harinya, Rabu (2/11), SBY menggelar konferensi pers di Cikeas. Ketua Umum parta Demokrat itupun menyinggung soal informasi intelijen soal rencana aksi unjuk rasa 4 November digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu. Pada kesempatan itu, SBY bahkan menyatakan informasi itu sebagai fitnah.

"Masyarakat bingung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," kata Bambang.

Demo 4 November itu sendiri terkait dengan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta non-aktif sekaligus petahana di Pilakda DKI 2017. Demokrat, di Pilkada DKI, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. (OL-3)