Lembaga Survei Wajib Patuhi Rambu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan ruang pengawasan lembaga survei kepada tiap penyelenggara Pilkada di daerah.

KPU tidak membatasi banyaknya lembaga survei yang bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Hanya, setiap lembaga survei wajib terdaftar pada setiap KPU tingkat daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Dan sudah ada aturan yang jelas bagi lembaga survei/lembaga quick count yang memublikasikan kajian mereka. Mereka harus memenuhi rambu rambu aturan yang sudah dibuat,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada Media Indonesia, Sabtu (5/11).

Ia mengumpamakan seandainya terdapat lembaga suvei internal yang terafiliasi dengan pasangan calon tertentu tidak didaftarkan ke penyelenggara. Maka, lembaga survei internal tersebut tidak boleh memublikasikan hasil kajian mereka.

“Kalau mau memublikasikan, mereka harus didaftarkan dulu ke KPUD yang melaksanakan Pilkada,” ujar dia.

Ferry mengatakan ruang pengawasan terhadap lembaga survei juga mengandalkan keterlibatan dewan etik.

“Supaya kalau kemudian ada lembaga survei yang melakukan hal-hal di luar konteks persyaratan, mereka yang memperingatkan,” ujar Ferry.

Pada dasarnya, peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat mensyaratkan lembaga survei independen, memiliki laporan sumber dana yang jelas, dan berpegang kepada metodologi survei yang terbuka.

Penyelenggara memberi ruang bagi lembaga survei untuk memublikasikan hasil kajainnya. Asalkan, publlikasi dilakukan tidak dilakukan selama masa tenang dan ketika pelaksanaan Pilkada.

Sebab, publikasi seperti itu cenderung bisa memengaruhi preferensi masyarakat. Terlebih, banyak di antara lembaga survei yang juga memiliki peran ganda sebagai lembaga quick count.

“Misalnya, terkait lembaga survey yang juga melakukan hitung cepat itu baru baru bisa lakukan publikasi minimal dua jam setelah proses pemungutan selesai. Supaya dia tidak mempengaruhi preferensi masyarakat selama pemungutan,” pungkas Ferry. (OL-3)