Biarkan Hukum Bekerja

SEJUMLAH kalangan meminta semua pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada penegak hukum. Mereka mengingatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Ratusan ribu umat Islam berunjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Tanah Air, Jumat (4/11), menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera ditindak secara hukum. Sayangnya, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai justru diwarnai kericuhan di ujung aksi.

Dalam menanggapi tuntutan massa, Polri menargetkan waktu dua minggu untuk menentukan apakah kasus Ahok bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengaku diperintah Presiden Jokowi agar penanganan kasus tersebut cepat dan transparan.

''Presiden memerintahkan agar gelar perkara dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, seusai dipanggil Presiden, tadi malam.

Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat pun mengajak umat mendahulukan kepentingan yang lebih besar dan memercayakan kasus Ahok kepada penegak hukum.

"Sekarang ini kasus Ahok banyak variabel yang tumpang tindih. Dia menyerempet Alquran juga tidak benar, belum lagi ada penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan situasi. Maka, mari kita utamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan, kedamaian, ketenteraman, dan kemajuan bangsa.

" Ia juga mengimbau umat tak perlu lagi turun ke jalan karena unjuk rasa rentan ditunggangi kepentingan lain dan berpotensi rusuh. "Kita percayakan urusan Ahok pada hukum. Masyarakat tinggal mengawal lewat jalur formal, datang saja ke lembaga-lembaga yang mewakili rakyat.

"Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan pula lebih baik umat Islam memercayakan kasus Ahok pada proses hukum. Apalagi, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan penanganan perkara Ahok di kepolisian harus tegas, cepat, dan transparan. "Tebarkan suasana tenang dan damai. Jangan berpikir untuk demo kembali," ucap Haedar melalui pesan Whatsapp.

Sosiolog UI Imam B Prasojo juga mengingatkan semua pihak untuk menahan diri jika ingin Indonesia selamat. Begitu pula Sekjen PBNU Helmy Faisal meminta seluruh elemen bangsa untuk menenangkan situasi. Ia pun meminta pemerintah melakukan introspeksi agar di masa mendatang mampu menyikapi persoalan secara lebih responsif.

"Harus ada koreksi pemerintah, jangan menyelesaikan masalah itu di ujung-ujung,'' kata Helmy.

Aktor politik

Saat menanggapi adanya kericuhan dalam unjuk rasa, Presiden Jokowi menuding terdapat aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, tudingan itu wajar karena demonstrasi dua hari lalu menyimpan berbagai kepentingan elite. Bahkan ada pihak yang berniat menjatuhkan citra pemerintahan. "Kalau yang seperti itu terus dibiarkan, sebenarnya berbahaya,'' tuturnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Di lain sisi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan penyebab kericuhan ialah penolakan Presiden membuka ruang dialog dengan delegasi demonstran. Ia kecewa terhadap pernyataan Presiden yang menuding keterlibatan aktor politik di balik kericuhan. "Sebut saja langsung siapa orangnya. Kalau perlu, langsung tangkap."
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyayangkan sikap politik Presiden tersebut.

Terkait dengan unjuk rasa dua hari lalu, Polri menangkap 10 orang yang diduga sebagai provokator kericuhan di depan Istana Merdeka. "Mereka dari luar Jakarta, rata-rata berusia 17-35 tahun," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Polisi juga mengamankan 15 orang dalam kerusuhan di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/11) malam. Dalam kerusuhan itu, sebuah minimarket, ruko, serta beberapa sepeda motor dan mobil dirusak. Namun, perusuh bukanlah bagian dari massa yang berdemo siang harinya. (Mut/Jay/Mal/Aya/Gol/X-8)