Elite dan Tokoh Masyarakat Mesti Utamakan Nilai Kedamaian

KOALISI Masyarakat Sipil menyatakan keprihatinan mereka terhadap maraknya politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2017, khususnya di Jakarta. Bukan hanya tidak konstruktif, politisasi SARA dapat mengikis kebhinekaan yang menjadi nilai fundamental pendirian NKRI.

"Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Pada konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial yang mengikis kebhinekaan," ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil juga beranggotakan Setara Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Watch Group (HRWG), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Elsam, KontraS, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Al Araf menambahkan, elite politik dan publik secara umum seharusnya menyadari bahwa pilkada merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi calon pemimpin. Sisi yang harus diukur ialah integritas, gagasan, serta agenda yang diusung.

"Elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip demokrasi. Politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh," cetusnya. OL-2