Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke sejumlah instansi pemerintah di daerah, khususnya terkait pengawasan pelayanan publik, menyebutkan bahwa tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berhasil mentransformasi nilai antipungli yang selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Saya pikir tidak ada kendala dalam pelaksanaannya," ujar Ketua ORI Amzulian Rifai usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (3/11).
Amzulian mengaku tujuan kedatangannya hanya untuk membahas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam realisasinya ORI yang mengemban amanat sebagai lembaga pengawas mendukung penuh tugas satgas tersebut.
Koordinasi tersebut dinilai sangat penting, terutama untuk menguatkan fungsi pengawasan, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Ombudsman yang memiliki perwakilan di 33 provinsi di tempatkan dalam tim pencegahan Saber Pungli.
Dalam prosesnya, imbuh dia, ORI berharap para penyelenggara negara perlu membangun komitmen bersama untuk memberantas praktik pungli.
"Karena jika tidak, maka pelayanan publik kita akan semakin terpuruk," ujarnya.
Kepala Bidang Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Marsma Asep Chaerudin menambahkan pihaknya telah menerima 3.309 laporan masyarakat.
Pengaduan itu selanjutnya diverifikasi dan akan dipilah berdasarkan lokasi pelayanan publik, semisal yang berada di kementerian atau lembaga pemerintahan terkait.
"Karena tim ini ada tiga pokja (Kelompok kerja), yakni penindakan, intelijen, dan yustisi. Semua pokja itu kita optimalkan, difungsikan untuk menindaklanjuti semua pengaduan demi pelayanan masyarakat."
Asep berharap masyarakat berani mengambil sikap untuk melaporkan indikasi praktik pungli yang terjadi di wilayah mereka. Pemerintah pun menjamin identitas pelapor. Intinya pengaduan harus dibuat dengan benar dan tidak boleh main-main.
"Ekspektasi masyarakat begitu tinggi sekali. Laporan yang susah kami terima secepatnya diverifikasi agar masyarakat tidak kecewa. Pada prinsipnya kami ingin melayani masyarakat semaksimal mungkin," tandasnya. (OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved