Presiden Sudah Penuhi Tuntutan, Demo 4 November tidak Perlu Lagi

ADANYA tuntutan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan terbuka mendukung proses hukum, disebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah dilakukan. Dia mengatakan, agar para pendemo pada 4 November, tidak perlu menyambangi Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

"Itu sudah disampaikan kemarin. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk ke Istana. Karena sudah disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa beliau mendukung proses hukum," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Selanjutnya, kata Tito, terkait tuntutan kedua agar Presiden turut memenjarakan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama pun tidak bisa dilakukan.

"Kalau itu dilakukan tidak mungkin karena kalau dilakukan oleh presiden tidak mungkin. Presiden adalah pimpinan eksekutif, bukan yudikatif," ucapnya.

Tito mengatakan, itu merupakan tahapan dalam teknis hukum yang menjadi dominan dari yudikatif. Bila Presiden mengeluarkan memerintahkan untuk memenjarakan Ahok, Presiden berbuat salah.

"Jadi seandainya ada yang menuntut Presiden untuk memenjarakan saudara Basuki Tjahaja Purnama, itu membuat Presiden salah. Karena mengintervensi teknis penegakan hukum," jelasnya.

Sehingga, kata Tito, sudah tidak diperlukan lagi aksi demo. Pasalnya, Presiden telah melakukan apa yang menjadi tuntutan tersebut. Dia meminta, agar kasus yang menyerat Ahok ini bisa berjalan sesuai koridor hukum tanpa diganggu.

"Jadi, permintaan agar presiden membuat pernyataan itu sudah dilakukan kemarin jadi tidak perlu lagi demo itu dilakukan di istana. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kepolisian melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum," bebernya. (MTVN/OL-3)