Suwandel-Fitrial Janjikan Transparansi di Payakumbuh

PASANGAN calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri memprioritaskan akses pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal itu menjadi janji mereka bila terpilih untuk memimpin Payakumbuh.

Suwandel mengatakan pengalamannya sebagai wakil wali kota selama lima tahun terakhir membuat ia sangat memahami birokrasi yang mesti dibenahi. "Perbaikan birokrasi prioritas saya," ujar Suwandel di Payakumbuh, kemarin.

Selain itu, Suwandel mengaku telah mendapat dukungan dari Rektor Universitas Andalas untuk mendirikan perguruan tinggi negeri. "Kita akan mendirikan perguruan tinggi negeri lima tahun ke depan, tapi tidak mengesampingkan perguruan tinggi swasta," jelasnya.

Suwandel-Fitrial yang mendapatkan nomor urut 3 disokong Partai NasDem, PDIP, Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka bertarung melawan petahana Wali Kota Riza Falepi yang berpasangan dengan Erwin Yunas dengan nomor urut 2. Pasangan lainnya ialah Wendra dan Ennaidi di nomor urut 1.

Suwandel-Fitrial disokong enam partai, yakni NasDem, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan Hanura.

Wasekjen Partai NasDem Willy Aditya mengatakan tiap kandidat yang diusung NasDem dituntut mampu menyerap aspirasi masyarakat seputar kebutuhan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Dalam memenangkan kandidat, kita gerakkan totalitas. Mulai struktur dan anggota DPRD (fraksi) untuk terlibat aktif dengan menjadi ujung tombak di daerah pemilihan masing-masing, menjadikan kantor partai di setiap tingkatan sebagai posko pemenangan, dan menyiapkan saksi di setiap TPS," papar Willy.

Di Cilacap dan Brebes, Jawa Tengah, penertiban pelaksanaan kampanye terus dilaksanakan. KPU Cilacap menetapkan zonasi kampanye yang harus ditaati para calon bupati dan wakil bupati.

Pengaturan zonasi itu agar pasangan-pasangan calon tidak bersinggungan tempat ketika berkampanye, di samping menghindari lokasi-lokasi terlarang. Ketua KPU Cilacap Sigit Kwartianto mengingatkan ada sejumlah tempat yang dilarang untuk kampanye. "Di antaranya, tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat milik pemerintah, BUMN dan BUMD," terang Sigit.

Sementara itu, tim gabungan Panwaslu dan Satpol PP Brebes, Selasa (1/11), sibuk membersihkan atribut kampanye berupa spanduk dan baliho dua pasangan calon bupati/wakil bupati. Pembersihan dilakukan di sejumlah jalan protokol dan kompleks instansi pemerintah.

Ketua Panwaslu Brebes Kuntoro Tayubki mengaku pihaknya sebelumnya telah mengingatkan tim pasangan calon agar tidak memasang atribut kampanye di lokasi-lokasi terlarang. Namun, mereka tetap membandel. (YH/JI/LD/DG/DW/P-1)