Kandidat Berkomitmen Wujudkan Transparansi

PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni berkomitmen mewujudkan tata kelola pemeritahan Ibu Kota yang transparan.

"Sejak awal saya dan Ibu Sylvi tentu berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan akuntabel, transparan, dan berintegritas," ujar Agus dalam sambutannya di acara penandatanganan Komitmen Bersama Cagub-Cawagub DKI Jakarta mewujudkan Jakarta Terbuka dan Bebas Malaadministrasi di Jakarta, Selasa (1/11).

Acara penandatanganan Komitmen Bersama Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta itu diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi DKI Jakarta dengan tujuan agar Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang terpillih kelak dapat menjalankan tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta dengan 'clean and good governance', transparan, akuntabel, serta tertib dan bebas malaadministrasi.

Selain Agus dan Sylviana, hadir calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Pasangan Ahok-Djarot tak menghadiri acara tersebut.

Agus menyatakan penandatanganan komitmen bersama sangat fundamental untuk dilakukan para calon kepala daerah, tidak hanya di Jakarta. Dia mengapresiasi inisiatif Ombudsman RI dan Komisi Informasi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan komitmen bersama itu.

Agus menekankan penandatanganan komitmen bersama tersebut merupakan sebuah penegasan bahwa dirinya beserta Sylviana Murni sangat ingin menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam pemerintahan.

Agus menyatakan keinginannya menjadikan birokrasi di DKI Jakarta menjadi model yang baik bagi organisasi lain. Dia meyakini seluruh calon Gubernur DKI Jakarta menginginkan kebijakan dilakukan secara terbuka. "Kami ingin Jakarta mejadi etalase birokrasi Indonesia.

"Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mendorong komitmen para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia pun menyambut baik komitmen tiga kandidat tersebut. "Kalau bicara good governance, setidaknya kita bicara tiga hal, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Siapa pun yang menjadi Gubernur DKI, mereka berkewajiban memenuhi itu semua," ujarnya.

Ia mengungkapkan begitu banyak masyarakat Jakarta yang akhirnya lebih memilih menjadi permanent resident di negara lain karena timpangnya pelayanan publik di kota negeri sendiri. "Boleh saja setiap calon pemimpin punya program, visi, dan misi yang baik di atas kertas. Akan tetapi, bagi kami itu semua perlu tecermin dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. (Jay/Nyu/P-4)