PP Muhammadiyah: Unjuk Rasa 4 November Mesti Santun dan Beradab

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau agar aksi unjuk rasa pada 4 November mendatang dilakukan dengan santun dan penuh keadaban.

Dalam keterangan resminya Selasa (1/11/2016), yang diteken Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti,
PP Muhammadiyah menilai aksi demonstrasi 4 November harus dapat dipahami sebagai hak demokrasi yang sah dan elegan.

Muhammadiyah juga mendukung penegakan hukum terhadap siapapun jika memang terbukti melakukan penistaan agama. Hukum mesti diterapkan tanpa pandang bulu. "PP Muhammadiyah juga percaya pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukumnya."

Di sisi lain, Muhammadiyah meminta kepolisian bertindak cepat terkait laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Apabila kepolisian memperlambat proses hukumnya dikhawatirkan malah memunculkan persepsi negatif yang merugikan citra kepolisian juga pemerintah.

Muhammadiyah juga menyatakan mendukung sepenuhnya proses penyelesaian proses hukum kasus itu dan akan mengikuti serta mengawasi sehingga kasus itu bisa diputuskan dengan seadil-adilnya.

Terkait dengan rencana demonstrasi, Muhammadiyah mengimbau aksi demonstrasi 4 November dapat dilakukan dengan santun dan beradab. Unjuk senantiasa harus mencerminkan akhlak Islam dan budaya bangsa Indonesia yang berkepribadian utama.

"Demonstrasi juga diharapkan mengindahkan ketentuan hukum, sikap toleransi, dan menghormati masyarakat lainnya yang tidak ikut demo," sebut rilis pernyataan sikap tersebut.

Muhammadiyah pun mengimbau umat Islam tidak menghabiskan seluruh energi untuk aksi-aksi yang bersifat politis. Muhammadiyah menilai banyak cara alternatif yang lebih strategis, efektif, efisien, aman, dan damai jika hendak mengutarakan aspirasinya.

Terakhir, secara kelembagaan Muhammadiyah menyatakan tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa 4 November. Jika memang warga Muhammadiyah ingin ikut menyampaikan aspirasinya, haruslah senantiasa memegang misi dakwah amar makruf nahi mungkar.

"Warga Muhammadiyah yang ikut demo juga dilarang membawa atribut seperti bendera, fasilitas lain, ataupun dana persyarikatan untuk kepentingan demonstrasi. Segala akibat yang timbul akibat demonstrasi menjadi tanggung jawab pribadi." (MTVN/X-12)