Pemerintah dan Ulama Sepakat Utamakan NKRI

PIMPINAN organisasi masyarakat (ormas) Islam dan Presiden Joko Widodo selesai menjalankan pertemuan. Para ulama dan Pemerintah menyatakan akan mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita memang bersiap untuk membela negara dan, bagi kami, NKRI adalah final dan kita tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin di Kompleks Istana, Selasa (1/11).

Menurut dia, dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan upaya Pemerintah membangun hukum, perekonomian, kultur politik, dan sosial budaya. Presiden juga menjelaskan pembangunan nasional termasuk konektivitas antardaerah.

Sementara itu, para ulama menyampaikan isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Kasus itu bergejolak sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat secara proporsional melalui proses hukum," imbuh Ma'ruf

Presiden, lanjut dia, sudah memerintahkan kasus ini diproses. Jokowi juga menegaskan tidak akan mengintervensi masalah ini. Presiden pun tidak akan melarang aksi demonstrasi pada Jumat (4/11) yang menyuarakan kasus ini.

"Oleh karena itu, kami menyeru kepada kemungkinan terjadi saat itu untuk mengikuti berdasar kepada peraturan. Dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, yang menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," pungkas dia.

Selasa (1/11), Presiden mengundang para ulama dari Majelis Ulama Indonesia, NU, dan Muhammadiyah. Ia berharap, para ulama sebagai pewaris nabi menyampaikan pesan damai kepada umat. (MTVN/OL-3)