Pimpinan DPR Mesti Paham Etika Politik dan Peran Pejabat Negara

KETERLIBATAN pimpinan DPR dan pejabat negara dalam aksi unjuk rasa dipandang sebagai bentuk pelanggaran etika politik. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan peran dan fungsi yang diatur dalam parlemen.

"Ini adalah satu bentuk ketidaktahuan mereka terkait mekanisme yang harus dilakukan oleh DPR, seperti melakukan pengawasan terhadap pemerintah," ujar pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi ketika dihubungi, Senin (31/10).

Pernyataan Muradi merujuk sikap duo Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang menegaskan akan bergabung dalam demonstrasi skala besar di Istana Negara pada 4 November mendatang. Aksi tersebut terkait dugaan penistaan agama yang dilontarkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu.

Katanya, pimpinan DPR merupakan pejabat negara yang sejatinya bisa menunjukan sikap bijaksana ketimbang ikut rencana aksi. "Karena kalau pejabat negara malah demonstrasi, ya tidak etis."

Menurutnya, DPR memiliki fungsi pengawasan dan sedianya bisa digunakan untuk mengklarifikasi pelbagai isu yang berkembang di Tanah Air. Mekanisme tersebut harus menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan dan bukan memilih demonstrasi sebagai solusinya.

"Ini bukan menyangkut sebagai DPR atau bukan. Tapi, menyangkut soal etika politik. Kondisi itu juga menjadi rancu, mana yang kemudian seharusnya mengontrol secara formal dan mana yang informal," katanya.

Muradi mengemukakan, Fadli dan Fahri berasal dari parpol yang berseberangan dengan pemerintah. "Artinya, dia punya instrumen untuk bisa kembali melakukan apa yang dia mau. Ini sama saja bagian kontrol formal tapi rasa informal," pungkasnya.OL-2