Usulan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bentuk Kemunduran Demokrasi

UPAYA pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu khususnya draf RUU pemilu pasal 138 dan pasal 401 yang mengusulkan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2019 mendatang terus menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe saat diminta pendapatnya, Minggu (30/10) mengatakan upaya mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalau upaya revisi UU Pemilu ini serius dilakukan dan DPR menyetujuinya, ini sangat bahaya dan boleh dikatakan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran jauh ke belakang," tegas Ramses.

Menurut Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta itu, sistem proporsional tertutup artinya pemilih hanya mencoblos nama partai, tanpa memilih nama calon legislatis.

Sistem tertutup itu memberi kewenangan luas dan besar kepada partai untuk menentukan siapa-siapa caleg yang akan menjadi wakil rakyat. Sistem tertutup itu juga sama halnya sistem yang memilih kucing dalam karung.

"Sistem proporsional tertutup ini pernah diterapkan di Indonesia. Kewenangan caleg menjadi wakil rakyat ditentukan oleh partai politik. Iya, ini tidak lebih dari sistem yang memilih kucing dalam karung karena kewenangan penuh dan luas ada sama partai politik bukan lagi sama caleg tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penerapan sistem proporsional tertutup ini memberi peluang besar terjadinya kolusi. Siapa yang dekat dengan pimpinan partai politik bahkan siapa yang memiliki uang banyak bisa saja menjadi wakil rakyat karena yang menentukan partai politik.

"Kerugian sistem ini banyak sekali. Siapa yang dekat dengan pimpinan partai atau uang banyak bisa saja jadi anggota dewan. Saya berharap pemerintah bisa memikirkan kembali rencana ini karena tentu merugikan partai-partai kecil," tegasnya.

Saat ini, sejumlah partai besar seperti PDIP mendukung penuh keinginan pemerintah untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2019 mendatang. Penguatan kelembagaan partai menjadi salah satu alasan mendukung sistem ini. (OL-3)