Deklarasi Pilkada Damai Jangan Jadi Pepesan Kosong

DEKLARASI Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus disertai langkah nyata aktivitas politik oleh seluruh elite partai politik. Hanya dengan aksi nyata menjadikan para pendukung masing-masing mengikuti perhelatan Pilkada secara damai.

"Efektivitas deklarasi damai tersebut dapat diukur di hari-hari mendatang. Jika eskalasi politik DKI Jakarta masih memanaskan masyarakat itu indikasi deklarasi damai tersebut pepesan kosong," tegas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/10) petang.

Menurut dia, setelah deklarasi damai jika situasi politik tetap memanas sebagai indikasi politisi gagal menampilkan wajah politik yang berorientasi kemaslahatan masyarakat, sebaliknya masih berorientasi kekuasaan dan finansial.

"Kita lihat saja hingga 4 November nanti, DKI Jakarta makin memanas atau makin tenang dan damai," pungkasnya.

Secara terpisah, Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Tanah Air, termasuk juga di Ibu Kota Jakarta, dapat berlangsung damai, aman, tertib, dan lancar dalam suasana yang kondusif.

"Muhammadiyah menyambut baik deklarasi kampanye damai tiga kandidat Gubernur DKI. Karena posisinya sebagai Ibu Kota RI, Pilkada DKI merupakan barometer Plilkada di daerah lain di Indonesia. Selain itu, terselenggaranya kampanye yang damai akan berpengaruh terhadap keamanan nasional," katanya.

Selain itu, ia juga berharap para tokoh agama di semua level untuk bertemu dengan para kandidat dalam membangun suasana kondusif sehingga Pilkada yang damai dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, berkualitas, dan berkeadaban.

Pesan Muhammadiyah lainnya agar tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh atau menghasut permusuhan.

"Mari kita bangun komunikasi yang sehat dan pendidikan politik yang semakin dewasa dengan menawarkan program-program yang realistis, menjauhi money politic dan bentuk kecurangan yang lainnya," tegasnya.

Ia melanjutkan untuk pemimpin agama hendaknya mengajak umatnya mematuhi ajaran agamanya. Kalau memang suatu agama menganjurkan untuk memilih pemimpin sesuai agamanya janganlah dilarang.

"Itu hak politik yang harus dihormati. Yang tidak boleh adalah menjelek-jelekkan calon yang lain karena agamanya, sukunya, atau partai politiknya," tandasnya. (OL-4)