Pasangan Calon Janjikan Pilkada DKI Jakarta Damai

TIGA pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurni Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas yang digelar Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10).

Selain dibacakan langsung, deklarasi damai juga ditandatangani tiga pasangan calon tersebut. Ada empat poin utama yang dibacakan dalam deklarasi. Pertama, setiap pasangan calon berjanji siap menciptakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 yang demokratis, damai, dan berintegritas.

Kedua, mewujudkan kemajuan dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Ketiga, tunduk dan patuh terhadap peraturan perudangan yang berlaku. Dan, keempat, siap terpilih dan siap tidak terpilih," ujar ketiga pasangan calon secara bersama-sama dan sejumlah anggota tim sukses di hadapan ribuan pendukung masing-masing yang hadir.

Usai membacakan deklarasi, para pasangan calon kemudian 'membubuhkan' komitmen mereka untuk menjaga pilkada dalam bentuk cap tangan di salah satu dinding buatan yang disiapkan KPU DKI. Cap tangan berwarna merah, kuning, merah muda dan oranye milik pasangan calon tertera di dinding tersebut.

Deklarasi damai diakhiri dengan penekanan tombol sirene dan pelepasan kendaraan hias milik para pasangan calon. Mengendarai kendaraan hias masing-masing, para calon kemudian mengelilingi pusat Kota Jakarta dengan rute Silang Monas-Pintu Patung Kuda-Thamrin-Bundaran HI-Thamrin-Merdeka Barat-Harmoni-Silang Monas.

"Deklarasi damai ini penting. Ini komitmen semua pasangan calon. Semuanya bertekad untuk Jakarta aman dan damai. Penandatanganan komitmen ini untuk mewujudkan pilkada damai. Supaya tidak ada konflik hingga perpecahan selama pesta demokrasi berlangsung," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di sela-sela acara.

Sumarno juga meminta para pasangan calon tetap kompak dan rutin berkomunikasi untuk mencegah gesekan antara tim sukses dan para pendukung masing-masing calon.

"Kalau sering komunikasi dan ketemu, berbagai potensi gesekan yang mungkin terjadi itu bisa diminimalisir," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, pihaknya akan turut mengawasi jalannya kampanye Pilgub DKI selama 107 hari ke depan. Ia meminta setiap paslon mengedepankan kampanye yang bersih dari politik uang.

"Kalau ketahuan ada pasangan calon yang politik uang, kami tidak tanggung-tanggung akan diskualifikasi. Selain sanksi administrasinya berjalan, kita juga akan proses hukum. Kita akan pidanakan kalau itu peserta," cetus dia.

Tak hanya pasangan calon, Nasrullah mengatakan, Bawaslu pun akan mengawasi penyelenggara Pilgub DKI, baik itu pihak panitia pengawas maupun KPU DKI.

"Kalau ada yang menerima duit dari kandidat atau timses, maka kami akan pastikan supaya diproses secara hukum plus (sanksi) administrasinya berupa pemecatan," tegasnya.

Nasrullah juga mengimbau agar publik aktif berpartisipasi menjaga Pilgub DKI bebas dari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Masyarakat Jakarta diminta segera melapor jika melihat simbol-simbol bernuansa SARA dipasang di ruang publik.

"Terutama memasang sesuatu di tempat ibadah yang sifatnya provokatif, seperti selebaran, corat-coret menggunakan pilox, dan lain-lain. Kalau ada ketahuan pelakunya siapa, tangkap ramai-ramai saja supaya bisa diproses pidana," tandasnya. (OL-4)