Pembahasan RUU Pemilu Dituntut Efektif

WAKTU penggarapan Rancangan UU Pemilu yang mepet dengan tahapan Pemilu 2019, yakni sekitar April 2017, menjadikan pembahasannya harus efektif. Panitia Khusus RUU Pemilu dituntut satu suara dulu sebelum membahasnya dengan pemerintah.

Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil menyatakan tiap fraksi harus memanfaatkan masa reses DPR (29 Oktober-15 November) untuk meneliti naskah RUU dari pemerintah. Konsolidasi internal fraksi pun, kata dia, jangan segan dilakukan untuk membahas ini.

Internal pansus pun mestinya bisa langsung berdebat tentang isu-isu krusial di RUU Pemilu. Jika kesepakatan sudah tercapai, pansus, sebagai wakil DPR, dapat langsung menggarapnya bersama pemerintah.

Ia meyakini adanya perbaikan mekanisme pembahasan dengan melihat adanya sejumlah politikus berpengalaman dalam kepemiluan di daftar nama anggota pansus. Umpamanya, Agun Gunandjar Sudarsa, Arif Wibowo, Rambe Kamarulzaman, Hetifah Sjaifudian, dan Lukman Edy. Diharapkan penggarapan RUU Pemilu tidak berlarut-larut laiknya RUU Pilkada.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa pembahasan RUU akan dilakukan setelah masa reses. Sebab, pada periode ini anggota dewan akan fokus berkunjung ke daerah pemilihan. Penggarapan RUU itu pun baru dapat dilakukan setelah adanya pemilihan posisi ketua dan tiga wakil ketua pansus.

Fadli memprediksi pembahasan RUU ini tak akan selancar yang dibayangkan. Sejumlah isu krusial jadi penyebabnya. Misalnya, sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas presidensial.

Ia sendiri menyarankan pemilu tetap mempertahankan keterbukaan dan partisipasi warga lewat sistem proporsional terbuka. "Kalau berubah-ubah, kita tak punya sistem penyelenggaraan pemilu yang mapan karena tergantung selera kekuasaan. Padahal, seharusnya kita bisa lebih mapan," cetus dia.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari F-Golkar Rambe Kamarulzaman menyatakan pansus akan mulai bekerja pada 16 November. Pekan pertama periode sidang kemungkinan digunakan untuk mendengar penjelasan pemerintah. Tiga pekan berikutnya dipakai fraksi-fraksi untuk memperdalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sebanyak 30 nama anggota Pansus RUU Pemilu itu dibacakan dan disahkan dalam Rapat paripurna Penutupan Masa Persidangan I yang dipimpin oleh Fadli Zon.

Meski sebagian besar didominasi oleh anggota Komisi II DPR, pansus juga menyertakan sejumlah politikus berpengalaman atau berposisi pimpinan di fraksi dari luar komisi tersebut. Misalnya, Trimedya Panjaitan dari F-PDIP, Edhy Baskoro Yudhoyono dari F-Demokrat, Viva Yoga Mauladi dari F-PAN, dan Reni Marlinawati dari F-PPP. (Kim/P-4)