Santri Serukan Ubah Amarah Jadi Sikap Ramah

GERAKAN Santri Nusantara mendesak tiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta untuk segera mendeklarasikan kampanye damai. Kampanye hitam yang dipenuhi amarah mesti diubah menjadi kampanye ramah.

Ketua Umum PB Gerakan Santri Nusantara M Utomo mengatakan di arena pilgub DKI, wajah Islam sedang buram. Ada kemarahan sebagian kelompok Islam yang merasa agamanya dihina salah satu calon gubernur.

"Sudah hal lumrah tiap jelang pilkada, timbul persaingan di antara sesama bakal calon. Itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Sayangnya, yang muncul di media-media lebih banyak persaingan tidak sehat," ungkapnya saat deklarasi gerakan antirasialisme untuk Indonesia damai, di Jakarta, Jumat (28/10).

Hadir pula dalam deklarasi itu tokoh perdamaian Sjamsiah Ahmad, Direktur Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara, dan Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani.

Deklarasi itu melahirkan sembilan poin pernyataan, meliputi kesiapan Santri Nusantara menciptakan pilkada Jakarta yang aman, tertib, dan damai. Warga DKI Jakarta diimbau tidak terpengaruh oleh kampanye-kampanye yang berbau SARA dan yang bisa memecah-belah bangsa.

Gerakan Santri Nusantara juga meminta ulama dan pemuka agama tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik.

"Kami Gerakan Santri Nusantara menolak istilah Islam ramah menjadi Islam marah dan penyebab fitnah," tegas Utomo saat membacakan poin kelima deklarasi.

Ismail Hasani menilai gerakan antirasialisme untuk Indonesia damai menjawab kebutuhan aktual. Banyak isu berbau SARA diembuskan dan mengotori pilkada DKI.

"Ruang publik kita dipenuhi caci maki kebencian dan rasialisme. Ruang publik ini harus direbut, bukan dalam konteks memenangi pilkada, melainkan untuk Indonesia yang 88 tahun lalu (Sumpah Pemuda) sudah mendeklarasikan diri menjadi bangsa yang plural," ujar Ismail.

Robi Sugara menegaskan tidak ada kata terlambat untuk mendeklarasikan kedamaian. Kelompok yang turut bertarung dalam pilkada DKI jangan sampai menjadi pemantik perpecahan bangsa yang dihindari tokoh-tokoh Islam nasional dahulu.

Tidak ikut demo

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang warga NU ikut serta dalam demo anti-Ahok yang bakal digelar 4 November. Pengikut NU pun dilarang membawa simbol-simbol NU jika memutuskan untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa bertajuk Aksi bela Islam II itu.

"Jika ada simbol-simbol NU, Banser atau GP Ansor itu bukan orang NU. Itu pihak ketiga yang mengatasnamakan NU. Kami secara tegas melarang seluruh warga NU untuk ikut demo 4 November nanti," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat membacakan pernyataan sikap PBNU di Gedung PBNU, Salemba, Jakarta, kemarin.

Said mengungkapkan pernyataan sikap PBNU diambil dalam rapat gabungan petinggi NU beberapa hari sebelumnya. Selain oleh Said, pernyataan sikap NU ditandatangani Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, dan Katib Aam NU Yahya C Stafuq.

PBNU juga meminta seluruh warga NU untuk proaktif menenangkan situasi di Ibu Kota. (Deo/P-1)