Pengamat: Kampanye SARA, Materi Sesat dalam Demokrasi Pilkada DKI

JAKARTA sudah memasuki tahapan kampanye setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Menanggapi masa kampanye ini, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/10), mengatakan, kampanye calon merupakan bagian penting dalam pesta demokrasi.

Para calon dan tim sukses pasangan calon masing-masing beradu gulat dengan visi misi calon yang mereka dukung. Masa kampanye juga merupakan masa paling rawan dalam pesta demokrasi karena tim sukses bahkan calon sendiri kerap memaparkan materi kampanye dengan sejumlah isu sempit seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Iya masa kampanye itu masa dimana para calon dan tim sukses mempertontonkan kebolehan mereka melalui visi misi. Namun demikian juga masa kampanye ini masa paling rawan dalam demokrasi. Kenapa? Iya karena tim sukses bahkan calon sendiri kerap terjebak dalam materi kampanye yang sempit seperti memasukan sara sebagai bagian dari upaya memengaruhi pemilih. Saya menganggap materi sara bagian dari materi sesat dalam demokrasi", kata Ramses.

Lebih lanjut, Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini mengatakan, kampanye sesungguhnya lapangan terbuka bagi para calon dan tim sukses dalam menyampaikan materi visi misi yang berbobot. Visi misi yang berbobot itu ditandai dengan terhindarnya materi-materi kampanye sempit seperti materi SARA.

"Kalau ada pasangan calon atau tim sukses yang membawa sara dalam materi kampanye itu berarti rendahnya kemampuan calon dan tim sukses menyampaikan gagasan-gagasan cerdas kepada pemilih. Seharusnya calon dan timsesnya harus menyampaikan visi-misi yang berbobot yang ditandai dengan terhindarnya materi kampanye sempit seperti SARA," ucapnya.

Ia menambahkan, Pilkada DKI bahkan daerah lain di Indonesia memang tidak terhindar dari materi kampanye SARA. Namun, ia berharap masyarakat pemilih harus lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan kelompok dan golongan. (OL-4)