Komitmen Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir Dipertanyakan

AKTIVIS HAM Munir Said Thalib tewas diracun di Jakarta dalam pesawat jurusan Amsterdam pada 2004. Seorang pelaku, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah mendapatkan hukuman 14 tahun penjara.

Namun, meskipun proses hukum terhadap kasus kematian Munir telah selesai, pengungkapan penyebab kematian Munir yang diracun arsenik tetap dinilai janggal. Salah satunya oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras).

Koordinator Kontras Haris Azhar pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penuntasan kasus kematian Munir.

"Kasus Munir ini sudah terjadi dari era pemerintahan Megawati, kemudian SBY, kemudian pemerintahan Jokowi pun juga enggak jelas," kata Haris, Kamis (27/10).

Menurut Haris, penuntasan kasus Munir bisa cepat selesai jika pemerintah memiliki keberanian untuk mengungkap.

"Kalau punya pemerintah tegas dan berani bisa selesai. Tapi, kalau mencla-mencle enggak akan selesai," kata Haris.

Haris mengatakan, penuntasan kasus Munir bisa dimulai ketika pemerintah mau menindaklanjuti hasil investigasi tim pencari fakta. Utamanya, menemukan dokumen yang dikabarkan hilang.

"Dokumennya diungkap dan cari bukti-buktinya," jelas Haris.

Akhir Juni 2005, TPF mengadakan pertemuan dengan SBY. Mereka memberikan enam eksemplar laporan akhir terkait pencarian fakta kematian Munir Said Thalib. (MTVN/OL-3)