Fraksi-Fraksi di DPR belum Sepakat perihal Pansus RUU Pemilu

PENETAPAN anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dan pembahasannya akan dilakukan setelah masa reses DPR.

Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (26/10).

Menurut Utut, penggarapan RUU pada masa reses yang bertujuan mempercepat pembahasan sulit dilakukan jika belum ada kesepakatan.

"Proses politik, jika ada kesepakatan, biasanya cepat," kata Utut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap fraksi-fraksi menyampaikan daftar nama anggota Pansus RUU Pemilu pada Kamis (27/10) pagi atau sebelum rapat paripurna DPR kembali digelar.

Tujuannya agar pansus dapat disahkan di rapat tersebut dan pada sore harinya ketua pansus dapat dipilih.

"Supaya lebih cepat karena waktunya sudah mepet," kata Agus.

Utut menambahkan semua fraksi pun belum memutuskan nama-nama yang menjadi anggota Pansus RUU Pemilu.

"Soal nama-nama, kita rapat fraksi dulu siapa yang ditugaskan," ujarnya.

DPR memasuki periode reses pada 29 Oktober-15 November 2016, selama 12 hari kerja atau 18 hari kalender.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhamad Lukman Edy membenarkan pihaknya masih menanti keputusan rapat fraksi untuk penentuan anggota pembahas RUU Pemilu.

Namun, ia menduga pansus bakal didominasi anggota fraksi di Komisi II.

a kemudian menyoroti soal naskah RUU Pemilu dari pemerintah yang tak konsisten bagi kemajuan demokrasi.

Salah satunya ialah soal sistem proporsional terbuka terbatas, yang jika dilihat dari definisinya tak beda dengan sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, spirit dari Presiden Jokowi untuk mempertahankan sistem terbuka dibelokkan tim perumus naskah dalam pasal 138 ayat 2 dan 3.

Ia menduga aturan yang dibuat tim perancang RUU Penyelengaraan Pemilu itu tidak diketahui Presiden Jokowi.

"Saya menangkap Pak Jokowi tak tahu. Karena informasi yang kita terima, Presiden minta proporsional terbuka," cetus dia. (Kim/MTVN/P-5)