Presiden Minta Komitmen Lembaga Negara

PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh lembaga negara mengupayakan reformasi hukum.

Menurut Jokowi, kepastian hukum di Indonesia diperlukan agar mampu bersaing di level internasional.

"Sinergi dan kerja sama antarlembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir," ujar Jokowi dalam acara silaturahim dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10).

Pemerintah telah bertekad mereformasi hukum di Indonesia secara total.

Namun, praktik penyelenggaraan hukum ternyata belum memenuhi harapan masyarakat.

"Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara ataupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika dibiarkan, ini bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum ataupun pada institusi-institusi penegak hukum," cetus dia.

Terkait dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, Jokowi berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan.

"Ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu per satu," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengharapkan Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial memberantas mafia peradilan.

Menurutnya, aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.

"Saya juga minta dukungan Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial) dalam memberantas mafia peradilan atau makelar kasus," tegasnya.

Siap membantu

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam berupaya mereformasi hukum.

Salah satunya dalam memberantas pungutan liar alias pungli.

"Kita tidak melihat besar atau kecilnya, tapi dalam hal ini DPR mengapresiasi langkah Presiden dan perlu diikuti pejabat-pejabat di tingkat daerah untuk melakukan sidak di tempat pelayanan publik," ujar Taufik.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali juga menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi hukum yang dilakukan pemerintah.

Hatta mengaku telah menyarankan kepada Presiden Jokowi agar dalam reformasi hukum, tiga unsur yang hendak dibenahi berjalan secara beriringan, yaitu legislasi, penegak hukum, dan budaya hukum.

"Tiga unsur itu harus berjalan paralel. Semua lembaga sudah memberi usulan termasuk MA, tetapi ini inisiatif Presiden dan kami akan dukung," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan, seusai pertemuan, mengatakan pembicaraan soal reformasi hukum sangat penting.

Penegakan hukum yang baik merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk bangkit dan meraih kepercayaan publik, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Dengan penegakan hukum yang baik, tegas, dan transparan, kepercayaan investor akan muncul. Para pejabat pusat dan daerah akan semakin nyaman dalam menunaikan tugas. Momentum penegakan hukum yang tepat dan tegas jangan sampai hilang," katanya. (P-5)