Gerindra Minta Pemilu Ikuti Aturan MK

KETUA Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pemerintah konsisten dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pemilihan legislatif. Dalam putusannya, MK memutuskan Pileg didasarkan pada konsep suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

"Kami harapkan dari Gerindra adanya konsistensi antara konsep pemerintah dengan keputusan MK," kata Muzani, Rabu (26/10).

Muzani menjelaskan, sistem terbuka sudah digunakan dalam dua periode Pemilu legislatif 2009 dan 2014, dimana calon legislatif yang akan duduk di Parlemen ditentukan melalui perolehan suara terbanyak.

"Artinya, jika dilakukan secara tertutup bertentangan dengan keputusan MK yang final dan mengikat," ujar Muzani.

Selain sistem pemilihan terbuka terbatas itu, Muzani juga mengatakan sejumlah poin krusial lainnya dalam RUU Pemilu seperti ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) jumlah kursi yang diperoleh Parpol dan pembahasan terkait daerah pemilihan.

Muzani memastikan pihaknya akan mengkaji secara mendalam RUU yang sudah diajukan pemerintah itu ke DPR.

"Kami tentu akan kaji dulu draf pemerintah itu, baru kami akan bersikap," ungkapnya.

Pemerintah telah mengajukan RUU Penyelengaraan Pemilu ke DPR, rencananya dalam pembahasan RUU tesrebut akan dibuat pansus.

Didalam draf yang diserahkan pemerintah dalam pasal 138 ayat 2, tertulis, 'Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas'.

Kemudian di dalam ayat ke 3 dalam pasal itu menyebut 'Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik'. (MTVN/OL-3)