Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TPF Munir

PEMERINTAH diharapkan segera mengungkap fakta penyebab kematian pegiat HAM Munir Said Thalib. Apalagi salinan dokumen laporan Tim Pencari Fakta akan diserahkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ke Pemerintah.

"Pemerintah sekarang harus menjalankan rekomendasi yang sudah di keluarkan waktu itu oleh tim TPF," kata politikus Gerindra Desmod J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10).

Desmond menjelaskan, jika pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tidak menjalankan rekomendasi TPF pemerintah dianggap omong kosong. Hal itu menindaklanjuti paket reformasi hukum untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Kalau ini tidak jalan, pemerintahan ini omong kosong," ujar Desmond.

Sebelumnya, SBY mengatakan akan memberikan salinan dokumen kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Juru Bicara SBY, Sudi Silalahi, di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10).

Akhir Juni 2005, TPF mengadakan pertemuan dengan SBY dan memberikan enam eksemplar laporan akhir terkait pencarian fakta kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Sudi, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, mengatakan seluruh dokumen juga dibagikan ke instansi terkait.

Sudi mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen asli laporan akhir TPF. Yang saat ini dipegang SBY hanya salinan. Namun, Sudi yakin isinya sama dengan dokumen yang asli.

Sudi menegaskan, pihaknya akan terus mencari dokumen asli laporan akhir TPF Munir. Sudi berharap siapapun yang mengetahui dokumen itu agar menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

"Sebenarnya, sebelum pemerintahan SBY berakhir, telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen-dokumen negara yang penting dan terpilih selama sepuluh tahun kepada Lembaga Kepresidenan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Perlu dicari apakah laporan TPF Munir tersebut termasuk di dalamnya," ujar dia.

Munir meninggal dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Indonesia- Amsterdam, 7 September 2004.

Munir tewas karena diracun. Hal itu dikuatkan bukti polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi, yang kemudian dikonfirmasi polisi Indonesia.

Pada 20 Desember 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir.

Hakim Cicut Sutiarso menyatakan, sebelum pembunuhan, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar atas nama agen intelijen senior.

Presiden SBY membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah dibuka ke publik. Bertahun-tahun Munir meninggal, desakan agar pemerintah mengumumkan hasil investigasi TPF tidak pernah surut.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah LSM yang fokus ke masalah HAM, memohon ke Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan polemik ini.

Pada 10 Oktober, Majelis Komisioner KIP memutuskan hasil TPF Munir wajib diumumkan ke publik. (MTVN/OL-3)