Belajar dari TPF Munir, Evaluasi Sistem Dokumentasi Setneg

HILANGNYA dokumen laporan akhir tim pencari fakta (TPF) kasus Munir disarankan untuk tidak dipolitisasi. Lebih tepat jika penyelidikan diarahkan kepada sistem pengarsipan dan dokumentasi yang dilakukan Sekretariat Negara (Setneg) sejak dulu hingga sekarang.

Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10).

"Jangan langsung mengarah ke atas, tapi dari bawah dulu. Lihat bagaimana proses pengarsipan dokumen negara dan siapa yang bertanggung jawab menyimpan dokumen-dokumen itu. Dari situ keliatan siapa yang salah kalau dokumen TPF benar-benar hilang," ujar Irman.

Menurut Irman, evaluasi perlu dilakukan terhadap mekanisme pengarsipan dan pengawasan dokumen-dokumen negara di Setneg. Menurut dia, pembenahan serius perlu diupayakan terhadap sistem yang dijalankan di institusi tersebut.

"Ambil contoh kasus dwi kewarganegaraan Arcandra. Itu kan seharusnya enggak lolos kalau Setnegnya bener. Berarti ada masalah. Jangan sampai ketika ada lembar kertas negara yang hilang pada masa pemerintahan Jokowi, nanti Jokowi juga yang diminta pertanggungjawaban. Jadi harus dilihat dulu sistemnya, bener apa enggak?" cetusnya.

Dikatakan Irman, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika kesalahan terjadi pada sistem dokumentasi yang dijalankan di Setneg ketika SBY masih berkuasa.

"Individual responsibility enggak bisa diminta kalau sistemnya yang buruk. Jadi sebaiknya jangan dipolitisasi dulu. Evaluasi dulu baru ketahuan sebenarnya yang bertanggung jawab," tandasnya. (X-12)