DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Pemilihan Terbuka atau Tertutup

KETUA Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman meminta ketegasan pemerintah dalam konsep Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang sudah diserahkan ke DPR pada pekan lalu. Menurut dia, pemerintah harus tegas soal sistem pemilihan legislatif terbuka atau tertutup.

"Kalau mau tertutup, ya tertutup sekalian. Kalau mau terbuka, ya terbuka sekalian. Jangan setengah-setengah," kata Rambe saat dihubungi, Senin (24/10).

Dalam draf yang diserahkan pemerintah pada pasal 138 ayat 2, tertulis, 'Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas'.

Rambe menyebut, sistem proporsional terbuka terbatas yang diajukan pemerintah dalam RUU Pemilu ini bisa menimbulkan kerancuan di masyarakat.

"Pemerintah membuat UU sama dengan sistem proporsional tertutup namun masyarakat boleh mencoblos, itu bagaimana? Karena itu harus dibicarakan dahulu dengan DPR," jelas Rambe.

Dia mencontohkan kebingungan yang ditimbulkan dalam sistem seperti ini karena orang diperbolehkan mencoblos namun yang menentukan kelolosan adalah partai politik.

Diketahui ayat ke-3 dalam pasal itu menyebut, 'Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik'.

Dengan begitu lanjut Rambe, jika seorang dengan nomor urut lima memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif, lalu yang menentukan yang lolos adalah parpol, hal itu akan menimbulkan keributan di masyarakat.

"Kalau orang lebih banyak menyoblos nomor urut lima, lalu nomor urut pertama yang diloloskan oleh parpol maka bisa ribut," tegas Rambe. (MTVN/OL-3)