Presiden Minta Manajemen ASN Direformasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada seluruh pejabat negara untuk melakukan reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya minta Menpan-RB segera merombak dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas. Kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas soal manajemen ASN di Kantor Presiden, Senin (24/10).

Ia juga meminta Menpan-RB memperhatikan belanja pegawai yang mengalami peningkatan. Adapun kebijakan moratorium penerimaan PNS masih diberlakukan sebagai upaya pembenahan sistem dan manajemen ASN.

"Nanti saya kira bisa dilihat di 2009-2017 sebesar 13,7% dan belanja pensiunan naik 10%. Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN," tandasnya.

Presiden juga menyoroti PNS yang terlalu sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban (SPJ) hingga pekerjaan menjadi terbengkalai.

"Tolong betul-betul ini nanti menteri-menteri ratas mengenai SPJ, ini betul-betul segera dilakukan karena menyita energi dan waktu kita. Kepala sekolah, gurunya sibuk ngurusi SPJ dibandingkan kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama. Di PU (Kementerian Pekerjaan Umum) misalnya, tidak mengurus, mengontrol di lapangan tapi justru di meja semua urusan SPJ," pungkasnya. (X-12)