Jaksa Agung Tepis Politisasi Soal TPF Munir

JAKSA Agung M Prasetyo menepis asumsi yang menyebut upaya pencarian dokumen laporan akhir tim pencari fakta (TPF) terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib beraroma politis.

"Tidak ada politisasi," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (24/10).

Menurutnya, Korps Adhyaksa berupaya melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan persoalan. Namun, setelah dicari ternyata dokumen TPF Kasus Munir tetap tidak ditemukan.

"Faktanya kita enggak ada kok, bagaimana? Di Kementerian Sekretariat Negara aja tidak ada, bagaimana di tempat lain?" tanya Prasetyo, heran.

Penegasan Prasetyo merujuk cuitan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di jejaring sosial Twitter @SBYudhoyono, yang intinya penilaian publik terkait keberadaan dokumen TPF terbelah dua, antara tetap di dalam konteks dan bernuansa politis.

"Di mana politisasinya? Tidak ada itu politisasi-politisasian, tidak benar itu. Jangan ada tuduhan seperti itu, kita ini ingin cari kebenaran. Tidak ada kriminalisasi dan tidak ada isu lain apa pun."

Prasetyo menambahkan, pada prinsipnya Kejaksaan Agung tidak mempersoalkan pernyataan SBY. Ia pun berharap semua pihak tetap bersabar dan tidak memberikan pendapat yang terkesan menyudutkan pihak tertentu.

"Enggak usah kita terlalu bersitegang. Kita hanya ingin mencari di mana sih barang itu adanya. Yang melontarkan isu awal, kan bukan kita dan kita hanya ingin melanjutkan yang ada. Semua pihak mestinya menanggapi dengan positiflah, jangan negative thinking, ya," tandasnya. (X-12)