Waspadai Pemanfaatan Bansos Jelang Pilkada

CALON petahana kepala daerah sering memanfaatkan anggaran pemerintah daerah supaya kembali memenangi pilkada. Pos pengeluaran dalam APBD yang sering digelembungkan dan digelontorkan kepada pemilih merupakan dana hibah dan bantuan sosial.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengungkapkan jelang pemilihan kepala daerah, petahana sering menyalahgunakan anggaran bansos untuk melakukan penyuapan kepada publik.

Tujuannya supaya incumbent bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai kepala daerah. "Bansos ini hanya sebagai pola permainan anggaran yang digunakan untuk mendulang suara," ujarnya.

Berbagai modus penyalahgunaan bansos, ujar dia, dilakukan dengan menunda laporan pertanggungjawaban anggaran tahun berjalan. "Akibatnya auditor menjadi kesulitan untuk mengecek."

Ia mengatakan fungsi pengawasan terhadap dana bansos harus ditingkatkan. Sebab, dana tersebut sangat rawan disalahgunakan ketika memasuki masa pergantian kepala daerah. "Sebaiknya pengawasan bansos diambil KPK," ujar dia.

Ia mencontohkan adanya kenaikan dana bansos di Kabupaten Bekasi yang melonjak ratusan kali bila dibandingkan beberapa tahun ke belakang.

Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana bansos Rp122 miiliar pada APBD 2016. Padahal alokasi belanja yang sama hanya dipatok sebesar Rp1,5 miliar pada APBD 2012. Terdapat Rp13,4 triliun dana hibah dan bansos di 101 kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang siap digulirkan jelang pilkada.

"Itu sangat rawan. Itu sangat dimainkan untuk memenangkan petahana. Saat seperti ini, publik tidak ada yang fokus memantau bansos dan hibah. Padahal, regulasi-nya masih sangat lemah," ujar Uchok di Jakarta, kemarin (Minggu, 23/10).

Pengamat politik Karyono Wibowo mengungkapkan penyelewengan APBD jelang pilkada merupakan bentuk nyata berbagai praktik mempertahankan dinasti politik.

"Pos anggaran pengeluaran di APBD yang paling empuk untuk memengaruhi pilihan pemilih ya dana bansos dan hibah. Begitu mendekati pilkada, anggarannya melonjak begitu jauh," paparnya.

Ia meyakini pembengkakan biaya bansos dan hibah merupakan bukti keterkaitan antara masih begitu tingginya biaya pilkada dan angka korupsi di daerah.

Menurutnya, penegak hukum tak boleh mengendurkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana bansos jelang pilkada. "Ini harus menjadi prioritas pengawasan korupsi dalam pilkada," ujar Karyono.(Jay/P-4)