Arah Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Memuaskan Publik

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu diharapkan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya agar tidak terjadi ketimpangan baru di masa depan.

"Fokus Jokowi di infrastruktur itu tepat. Indonesia termasuk negara yang terlambat di bidang infrastruktur. Ini terobosan yang patut diapresiasi," aku anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria dalam diskusi dan rilis hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang Evaluasi Publik Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo, di Jakarta, kemarin (Minggu, 23/10).

Dari survei SMRC terlihat bahwa Jokowi-JK konsisten dalam menetapkan arah pembangunan, salah satunya di bidang infrastruktur. Mayoritas warga (75%) menilai kondisi jalan raya kini semakin baik.

Pada Juni 2016, penilaian masyarakat atas kondisi jalan raya sebesar 65%. Sementara itu, pada Oktober 2016, kepuasan masyarakat meningkat menjadi 75%. "Itu persepsi yang sangat positif," terang Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas.

Survei tersebut dilakukan pada 13-17 Oktober 2016 kepada seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Mereka dipilih secara random (multistage random sampling) yang melibatkan 1.220 responden.

Dari jumlah itu, jelas Abbas, response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.035 atau 84,8%. Sebanyak 1.035 responden itulah yang kemudian dianalisis dengan margin of error kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi <>simple random sampling). Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Selain infrastruktur, ucap Abbas, hasil survei juga menguak kepuasan publik atas konsistensi pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan. Di bidang infrastruktur, pembangunan sangat terasa dengan adanya sejumlah ruas tol dan jalan-jalan di kabupetan seperti di Papua.

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, memperlihatkan Jokowi ingin menyiapkan prasyarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih solid. "Untuk meningkatkan kualitas percepatan ekonomi, menarik investasi, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, prasyaratnya ialah infrastruktur. Dua sektor itu saling terkait," tegasnya.

Publik yakin
Berkenaan dengan hal itu, sebanyak 61,4% masyarakat menyatakan cukup puas dengan kinerja Jokowi. Mereka yakin dengan kemampuan presiden ketujuh RI itu dalam memimpin Indonesia. Sebanyak 63% menyatakan cukup yakin, 11% sangat yakin, 19% kurang yakin, 2% tidak yakin, dan 5% tidak tahu.

Menurut Abbas, kepuasan atas kinerja dan penilaian positif terhadap kemampuan memimpin Jokowi merupakan efek sentimen positif dari pembangunan di berbagai sektor, khususnya sosial, ekonomi, dan hukum.

Sementara itu, politikus muda Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Jokowi-JK sudah ada sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Pembangunan infrastruktur tidak bisa diklaim baru ada di masa sekarang. Blue print-nya sudah ada sejak masa SBY," jelasnya.(P-3)