Jokowi Didesak Minta Jaksa Agung Berani Tanya SBY Soal Munir

DOKUMEN laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir dikabarkan hilang. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mendapatkan kembali dokumen tersebut.

Diketahui, dokumen TPF Munir diserahkan langsung oleh tim ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendesak agar Presiden Joko Widodo kembali menekankan ke Jaksa Agung HM Prasetyo untuk berani bertanya ke SBY.

"Tanya itu ke Presiden SBY. Tanya dia, ditaruh dimana. Tanya itu. Semua orang suruh tanya (SBY), Kapolri suruh tanya, Jaksa Agung juga," ucap Margarito di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Tidak hanya Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Prasetyo didesak untuk mencari langsung melalui SBY. Menkopolhukam Wiranto pun didesak agar turut mencari dokumen tersebut melalui SBY.

"Panggilah itu Menkopolhukam, suruh tanya (ke SBY). Dimana barang ini, dimana. Anda bikin susah negara ini. Suruh tanya dong," ucapnya.

Dia mengatakan, dokumen hasil TPF kasus Munir bila memang diserahkan ke Presiden kala itu yakni SBY. Maka, SBY patut bertanggung jawab untuk membuka di mana dokumen tersebut saat ini.

"Di atas itu semua kan, yang bertanggung jawab adalah Bapak Presiden (SBY). Karena itu kan dia (SBY) yang memprakarsai. Karena itu, dia mesti tahu dong ada dimana barang itu," jelasnya.

Dia menegaskan, agar Jokowi serius perintah Prasetyo, Wiranto, dan Tito untuk membuat SBY buka suara terkait keberadaan dokumen kasus kematian aktivis HAM itu. Lantaran, hingga kini SBY terkesan biasa saja dan enggan menanggapi.

"Barang ini kan sudah pernah diserahkan ke pemerintah, supaya kita tertib berpemerintahan tanyakan kepada pemerintah. Siapa pemerintah pada waktu itu, ya SBY. Kita suruh dia bicara, bagaimana caranya, Jaksa Agung, Menkopolhukan, Jenderal Tito tanya. Pak SBY dulu anda Presiden, kira-kira anda taruh dimana itu barang. Simpelkan," bebernya.

Dengan pertanyaan itu, kata Margarito, maka SBY bakal berbicara. Itupun bila tidak ada yang ditutupi. Bila SBY telah mengungkap, kata Margarito, baru bisa menentukan langkah selanjutnya.

"Dia bakal bicara. Kalau sudah jelas dimana barang itu, baru kita minta langkah ke dua," jelasnya.

Dia menyakini, bila Jaksa Agung, Menkopolhukam, dan Kapolri datang langsung ke SBY dan menanyakan secara langsung, SBY mau membuka dimana dokumen tersebut.

"Kalau tidak ditutupi kenapa dihilangkan. Tapi faktanya sekarang, barang ini tidak ada dan bikin pusing kita semua. Jadi kita tanya ke SBY, anda punya administrasi bagaimana. Kalau Jaksa Agung datang, Kapolri datang, Wiranto datang, pasti SbY bicara dong," tukasnya. (MTVN/OL-3)